Krisis Perubahan Iklim, Menko Luhut: Potensi Kerugian Banjir Rob Lebih Dari Rp1.000 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan potensi kerugian akibat banjir Rob diperkirakan lebih dari Rp 1.000 triliun. Hal itu, terkait dengan krisis perubahan iklim di Indonesia.

Menurut dia, potensi kerugian tersebut terkait dengan biaya yang diperlukan untuk membuat tanggul laut, peninggian infrastruktur dan bangunan pesisir, serta biaya relokasi.

IHK China Naik 0,2 Persen pada Oktober 2025, Deflasi Harga Produsen Mereda

"Potensi kerugian akibat banjir rob ditaksir melebihi Rp1.000 triliun, karena terkait dengan biaya untuk membuat tanggul pantai laut, peninggian infrastruktur, dan banguann pesisir, hinga biaya relokasi," kata Menko Luhut dalam Rakorbangnas BMKG "Info BMKG Kawal Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh", Kamis (19/7/2021).

Menko Marves menjelaskan, dalam kurun waktu 20 terakhir, Indonesia mengalami dampak perubahan iklim yang cukup signifikan, khususnya wilayah pesisir yang mengalami banjir rob.

Dia mencatat sekitar 112 kota-kabupaten yang tersebar di pesisir pantai timur Sumatera, pesisir pantai barat Sumatera, pesisir pantura, pesisir Kalimantan, sebagian pesisir Sulawesi dan Papua teridentifikasi mengalami kebanjiran rob.

Untuk diketahui, fenomena banjir rob turut diperparah dengan munculnya fenomena penurunan muka tanah (Land Subsidence), yang sebagian besar terjadi di pantai utara Jawa antara lain: Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan Demak.

Menko Luhut memaparkan, perubahan iklim yang cukup drastis turut menghadirkan fenomena lain seperti kenaikan permukaan air laut, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di pulau-pulau di Indonesia.

Selama 5 tahun terakhir, pemerintah telah bergerak cepat mengalokasikan anggaran untuk perubahan iklim. Rata-rata pengeluaran mencapai Rp86,7 triliun per tahun, sekitar 76,5 persen dari angka tersebut digunakan untuk aksi mitigasi dan lintas sektor. Sedangkan 23,5 persen untuk adaptasi.

"Pengeluaran pemerintah untuk perubahan iklim mencakup 34 persen dari total kebutuhan pembiayaan iklim per tahun. Indonesia juga secara konsisten melakukan 4,1 persen untuk aksi perubahan iklim," ujar Menko Luhut.

Dia megungkapkan, pemerintah sedang mendorong pengembangan skema baru dalam mendukung pembiayaan perubahan iklim, seperti mengeluarkan green sukuk atau sukuk hijau, yang merupakan Surat Berharga Negara (SBN) syariah pertama di dunia yang mengedepankan konsep program pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan.

"Saat ini pemerintah telah berhasil mendorong pengembangan skema baru dan mendukung pendanaan pembiayaan perubahan iklim, misalnya dengan green sukuk atau untuk menarik investasi swasta dan proyek infrastruktur yang berdampak pada perubahan iklim dan green financing serta platform SDG Indonesia One," ungkap Menko Luhut.

Nantinya, sumber pendanaan ini akan digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Editor: Jeanny Aipassa