Kuasa Hukum Indosterling Mengakui Tak Memiliki Izin dari BI dan OJK

JAKARTA, iNews.id - Kuasa hukum PT Indosterling Optima Investa (IOI) Hardodi mengakui tidak memiliki izin, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Menurutnya untuk produk High Yield Promissory Notes (HYPN) belum ada payung hukum baik dari 0JK maupun BI.

Diketahui, dalam kasus ini, produk HYPN Indosterling menjanjikan imbal hasil 9-12 persen setiap tahun.

Baca Juga

Pertamina Mulai Pengoperasian Awal Unit RFCC Complex RDMP Balikpapan

"Jadi, perlu diingat HYPN ini adalah surat utang dalam jangka waktu tertentu, maka itu tidak perlu izin dari OJK. Ini adalah kesepakatan dari pemegang saham dan penerbit. Karena itu memang tidak ada izinnya. Dalam HYPN ini perjanjian, maka boleh dibilang utang-piutang," ujarnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin  (16/11/2020).

Menurutnya, dalam produk tersebut ada surat perjanjian yang diteken nasabah. Di mana dalam perjanjian tidak disebutkan produk itu memiliki izin.

Baca Juga

Hore, Subsidi Gaji Tahap II Kembali Cair

"Hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu untuk perusahaan, klien kami, memiliki izin pendirian sebagai perseroan terbatas (PT)," katanya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara mengenai adanya masalah gagal bayar investasi yang menimpa nasabah PT Indosterling

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan perusahaan tersebut tidak terdaftar (berizin) di OJK, penanganannya oleh Satgas Waspada Investasi. "Tidak terdaftar di OJK, penanganannya oleh Satgas Waspada Investasi," kata Sekar.

Editor: Dani M Dahwilani