Larangan Dicabut, Maskapai Diizinkan Operasikan Kembali Boeing 737 Max

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan mencabut larangan beroperasi bagi pesawat Boeing 737-8 atau 737 Max. Hal tersebut terdapat dalam dokumen Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. A4402/8/6/DRJU.DKPPU-2021 tertanggal 27 Desember 2021.

Dengan adanya pencabutan larangan ini, maka seluruh armada Boeing 737 MAX dapat dioperasikan kembali. Adapun larangan ini dicabut karena proses evaluasi terhadap perubahan desain pesawat telah selesai.

Baca Juga

Swasembada Beras, Langkah Kementan Perkuat Fondasi Ketahanan Pangan Indonesia

"Sehubungan dengan telah selesainya proses evaluasi terhadap perubahan desain pesawat Boeing 737-8 (737 MAX), dengan ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan pencabutan larangan beroperesi begi seluruh pesawat udara Boeing 737-8 (737 MAX)," dikutip dari dokumen yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (27/12/2021).

Dijelaskan dalam dokumen tersebut bahwa pencabutan larangan operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat ini, yaitu Senin, 27 Desember 2021.

Baca Juga

Penerimaan Pajak 2021 Capai Rp1.231 Triliun dan Lampaui Target, Sri Mulyani: Hari Bersejarah

Sebelumnya, larangan operasional Boeing 737 MAX diatur dalam surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udare No. AU 402/0006/DKPPLU/DRJU/II/2019, tanggal 14 Maret 2019.

Baca Juga

Dapat Suntikan Modal Rp1,3 Triliun, Kopi Kenangan Jadi F&B Unicorn Pertama di Asia Tenggara

Sebagai tindak lanjut dari proses di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menerbitkan perintah kelaikudaraan DGCA AD No. 21-12-001 dengan Subject: Air Transport Association (ATA) of America Code 22, Auto flight; 27, Flight controls; and 31, indicating/recording systems yang berlaku efektif untuk pesewat 737-8 (737 MAX).

Perintah ini wajib dipatuhi oleh operator penerbangan sebelum kembali beroperasi (Return to Service).

Baca Juga

Harga LPG Nonsubsidi Naik, Pedagang Mengeluh

"Operator Penerbangan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan pengoperasian yang dipersyaratkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udera sebelum dapet beroperasi secara komersial," jelas Kemenhub.

Surat ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Novie Riyanto dengan tembusan ke Menteri Perhubungan, Dubes Amerika untuk Indonesia, Direktur di lingkungan DJPU dan Dirut LPPNPI serta ditujukan untuk maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air.