Luhut: Pemerintah Siapkan Regulasi Baru untuk Dorong Belanja Produk Lokal

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi baru untuk mendorong implementasi aksi afirmasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN). Regulasi itu, berupa RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Dia pun berharap dengan terbitnya regulasi tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja. Selain itu, juga bisa menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi.

Kepercayaan Konsumen AS Anjlok pada Desember 2025, Terendah sejak April

"Mari bersama-sama kita realisasikan seluruh komitmen pada aksi afirmasi ini untuk mencapai dampak ekonomi di kisaran 1,5-1,7 persen, dengan penyerapan sampai dengan 2 juta tenaga kerja," kata dia dalam Business Matching Tahap IV Belanja PDN, dikutip dari Antara, Jumat (7/10/2022).

Dia pun mengapresiasi atas pencapaian terget belanja PDN yang sudah melebihi target terkait produk yang sudah tayang dalam e-katalog. Realisasi belanja PDN per 5 Oktober 2022 tercatat mencapai Rp487 triliun. Angka ini di atas target Rp400 triliun.

"Di awal belanja PDN, kita targetkan sebesar Rp400 triliun, namun saat ini sudah terealisasi Rp487 triliun dari komitmen Rp950 triliun," ujar Luhut.

Sementara berdasarkan data LKPP hingga 2 Oktober 2022, total ada 1,34 juta produk yang tayang di katalog elektronik. Rinciannya, 811.466 produk di e-katalog nasional, 189.935 produk di e-katalog sektoral, dan 338,561 produk di e-katalog lokal.

Produk tersebut disediakan oleh 29.953 penyedia. Penyedia tersebut terdiri dari 19.393 UMK, 2.030 usaha menengah, 8.285 non-UMKM, dan 245 penyedia tidak terdefinisi.

"Untuk pencapaian 1,3 juta produk tayang di e-katalog, melebihi target dari Bapak Presiden (Jokowi) sebanyak 1 juta produk," ucapnya.

Luhut pun optimistis melihat tren tersebut, maka akhir tahun dapat tercapai lebih dari 1,5 juta produk. Itu terutama produk UMK dan koperasi.

Dia menjelaskan, gerakan aksi afirmasi PDN yang sedang dilakukan pemerintah merupakan suatu terobosan yang baik. Inovasi melalui digitalisasi dan konsolidasi belanja melalui e-katalog telah mendukung efisiensi belanja yang dapat menurunkan korupsi dan biaya transaksi.

Dia memberi contoh, konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk keperluan media pendidikan dan administrasi perkantoran yang dilakukan pada Juli lalu dapat meningkatkan efisiensi hingga mendekati 30 persen. Apalagi dengan diluncurkannya produk Kartu Kredit Pemerintah Domestik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran.

"Agar upaya kita berkelanjutan, perlu akselerasi beberapa komitmen, yaitu membeli dan menggunakan produk dalam negeri, dan komitmen menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada awal 2023," tutur Luhut.

Editor: Jujuk Ernawati