Luhut Sebut Ada Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi di Indonesia tapi Bayar Pajak di Singapura

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada perusahaan kelapa sawit yang menyetor pajak di Singapura. Padahal, aktivitas produksi perusahaan tersebut berada di Indonesia.

Luhut geram karena sikap perusahaan kelapa sawit yang dimaksud dinilai tidak adil. Dia pun menyambangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong audit dan investigasi sejumlah perusahaan kelapa sawit.

Baca Juga

Program Desa Emas Dorong Kedaulatan Pangan dan Lapangan Kerja

"Kenapa ada yang ga suka tidak suka diaudit kelapa sawit itu? Ada perusahaan yang markasnya di Singapura," ujar Luhut saat ditemui wartawan di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (15/6/2022). 

Luhut menambahkan, jutaan hektare kelapa sawit harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan kepentingan bangsa lain. 

Baca Juga

Luhut: Kami Perbaiki Tata Kelola Minyak Goreng dan Kelapa Sawit

"Masa kita punya jutaan hektare kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajak di luar (Singapura), dia enak-enak terima duit. Tidak adilkan. Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi, adil ga?" kata dia.

Produsen kelapa sawit di dalam negeri menjadi sorotan publik saat permasalahan minyak goreng tak kunjung selesai. Luhut menegaskan bahwa perusahaan yang akan diaudit adalah perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng. 

Baca Juga

KPPU Siap Bantu Pemerintah Audit Perkebunan Kelapa Sawit

Dia mengaku pemerintah telah memetakan nama-nama sejumlah perusahaan yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah. Hanya saja dia enggan merinci perusahaan yang dimaksud. 

Baca Juga

Kekurangan 100.000 Pekerja, Industri Kelapa Sawit Malaysia Minta Buka Perbatasan dengan Indonesia

Upaya investigasi ke perusahaan kelapa sawit memang dibidik BPKP. Proses ini setelah Luhut menyodorkan berkas audit pemerintah kepada lembaga audit internal negara ini.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengakui pihaknya telah menerima surat audit tersebut. Sebagai tahap awal, lembaga auditor internal negara ini tengah mengumpulkan sejumlah informasi awal atau pendahuluan di kementerian dan lembaga (K/L) yang terkait dengan izin operasional perusahaan hingga Hak Guna Usaha (HGU). 

Baca Juga

Luhut Akan Audit Seluruh Perusahaan Kelapa Sawit, Ini Masukan Serikat Petani

"Kami sudah terima surat dari Pak Luhut dan kita audit ini pertama kita lakukan penelitian pendahuluan, kumpulkan data, kita ga ujuk-ujuk langsung masuk ke perusahaan sawit kan bukan kita mau periksa laporan keuangan dan sebagainya, yang kita periksa tetap dari sisi pemerintahan kan ada HGU nya, izinnya, benar ga izin-izinnya? Makanya kami memulai dari pemerintah dulu," ujar Ateh saat konferensi pers.

Dalam penelitian pendahuluan atau pengumpulan data awal, lanjut Ateh, BPKP akan menelusuri pemberian izin terkait penggunaan lahan oleh sejumlah perusahaan sawit kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Langkah ini patut dilakukan untuk melihat fakta baru di lapangan.  

Menurut Ateh, ada kemungkinan perusahaan yang justru menggunakan lahan lebih dari yang diizinkan pemerintah. Atau lahan yang dipakai merupakan hutan lindung. 

"Jadi audit bikin kriterianya dulu baru ke lapangan, kita tanya benar ga ada orang yang izinnya cuma 1 hektare bikinnya 2 hektare. Jangan-jangan tanah ini hutan lindungi dipakai, kan itu masih semua kita kumpulkan," tuturnya. 

Editor: Aditya Pratama