Luhut Sebut China Minta APBN Jadi Jaminan Proyek KJCB

Selasa, 11 April 2023 - 13:00:00 WIB

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan China minta APBN jadi jaminan proyek KJCB. (Foto: Tangkapan Layar)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, China Development Bank (CDB) meminta jaminan pemberian pinjaman untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Jaminan itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Luhut menjelaskan, besaran pinjaman untuk pembayaran cost overrun KCJB senilai 560 juta dolar AS atau Rp8,34 triliun dengan asumsi kurs Rp14.900 per dolar AS. Dia menuturkan, kedua negara telah menyepakati cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Kepala IEA Sebut Lonjakan Pasokan LNG Akan Mengubah Aturan Pasar

Soal permintaan CDB, Luhut menegaskan, Indonesia menginginkan adanya pembayaran melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Alasannya jika menggunakan APBN akan memakan waktu lebih panjang.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, mereka maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018. Tapi kalau dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami panjang dan itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," tutur Luhut.

Indonesia-China Sepakati Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp17 Triliun

Nantinya struktur pinjaman tersebut akan dialirkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang kemudian menyetorkannya ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator KCJB.

Luhut menambahkan bahwa kesepakatan tersebut akan rampung pada pekan depan. Dia menyatakan bahwa Indonesia sanggup untuk membayar utang tersebut.

Jadi Kado HUT ke-78 RI, KCJB dan LRT Jabodebek Akan Diresmikan 18 Agustus 2023

"Enggak ada masalah. Jangan underestimate, negara kita ini Indonesia semakin baik lho. Kamu lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen (penerimaan pajak pada Januari 2023) karena Indonesia ini (banyak) batu bara segala macam tadi. Kita enggak sadar keuangan kita dengan hilirisasi itu," ucapnya.

Editor: Jujuk Ernawati