Luhut Sebut Jokowi Setuju Bangun Family Office di RI, Apa Itu?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah setuju untuk membangun family office di Indonesia. Lantas, apa itu?

Luhut menjelaskan, family office adalah firma penasihat manajemen kekayaan swasta yang melayani dan mengelola kekayaan individu atau sebuah keluarga.

Baca Juga

Indonesia Sambut Baik Penandatanganan ASEAN-China FTA 3.0

“Saya bilang ‘bapak Presiden kalau bapak setuju kita coba di sini’. setuju Pak Luhut,” ucap Luhut menirukan pembicaraannya dengan Jokowi di MINDialogue, Jakarta, dikutip Sabtu (22/6/2024).

Luhut menjelaskan, di Singapura sudah ada 1.500 family office yang berdiri, kemudian firma tersebut juga ada di Hong Kong, serta Abu Dhabi. Sayang di Indonesia belum ada satu pun yang berdiri.

Baca Juga

Luhut Rayu China Bangun Pabrik Panel Tenaga Surya di RI: Potensi Tenaga yang Kami Miliki 3.000 GW

"Saya bilang sama pak Jokowi, 'Pak, family office itu dia ada 1.500 di Singapura. Kita satu aja nggak punya'," kata dia. 

Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak. Di family office, kata Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.

Baca Juga

Luhut Harap NDRC China Dukung Proyek Baterai Kendaraan Listrik di Maluku Utara

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan pihaknya masih mencermati rencana pemerintah untuk membentuk family office. Mengingat rencana itu masih menjadi pembahasan internal pemerintah sehingga otoritas keuangan belum dapat meresponnya secara pasti.

“Pemahaman kami mengenai hal ini masih dibahas di internal pemerintah dan kami cermati masih akan disampaikan nanti pemikiran gagasan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo untuk tentunya mendapat persetujuan ataupun arahan lebih lanjut,” ujar Mahendra.

Mahendra mengatakan, pihaknya telah mengetahui bahwa instrumen serupa ataupun perusahaan sejenis itu ada di beberapa negara, baik negara di kawasan maupun negara-negara maju.

Editor: Puti Aini Yasmin