Luhut Ungkap Biang Kerok Masalah Migas RI: Izin dan Tumpang Tindih Kewenangan

Selasa, 23 Juli 2024 - 19:40:00 WIB

Luhut Binsar bicara biang kerok masalah migas di RI (Dok. IG Luhut)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penyebab masalah pada produksi dan lifting migas nasional terhambat. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada perizinan dan tumpang tindih kewenangan antarkementerian/lembaga.

Luhut menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi mengevaluasi, serta menyusun langkah strategis untuk hal dimaksud. Ia juga mengaku telah menyepakati upaya bersama sebagai tindak lanjut untuk peningkatan produksi dan lifting migas nasional.

Ada Stimulus Ekonomi, Purbaya Optimistis Tax Ratio Meningkat di Kuartal IV-2025

"Saya merasa bahwa proses perizinan dan tumpang tindih kewenangan antarkementerian/lembaga, sering kali menjadi hambatan. Kebijakan yang ada juga sering kali masih kurang memberikan iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor ini," ucap Luhut dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Selasa (23/7/2024).

"Setidaknya ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki di sektor hulu migas. Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah," tuturnya.

Industri Hulu Migas Setor Rp5.000 Triliun ke Negara selama 22 Tahun

Lebih lanjut, Luhut menyampaikan dirinya telah menegaskan kepada setiap K/L di dalam TaskForce yang dibentuk agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan investasi, produksi dan lifting migas di Indonesia. Ia berharap setelah rapat koordinasi yang digelar hari ini, setiap Kementerian/Lembaga memiliki komitmen yang sama.

"Komitmen untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas, dengan mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor ini. Saya yakin kita memiliki visi dan pandangan yang sama dalam upaya percepatan peningkatan produksi migas di Indonesia di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang," ucapnya.