Luhut Ungkap Dapat Tugas Baru dari Jokowi, Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan mengenai tugas baru yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tugas itu diberikan Kepala Negara saat sidang kabinet paripurna terkait percepatan layanan digital pemerintah.

Luhut menuturkan Presiden Jokowi meminta agar seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju mempercepat konsolidasi seluruh layanan pemerintahan dalam satu portal nasional.

Cek Daftar Kenaikan UMP di 36 Provinsi RI, Jakarta Puncaki Nominal Tertinggi Rp5,72 Juta

Tujuannya, agar pemerintah memiliki data yang akurat terkait dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi. Selain itu, menghimpun data ihwal jumlah bantuan sosial (bansos) yang harus didapatkan masyarakat.

“Bahkan sampai (data) angka kemiskinan tiap daerah, dan lain sebagainnya,” ujar Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu (13/1/2024).

Luhut Sebut Pabrik Baterai EV CBL Investasi di Indonesia Rp6,5 Triliun

Melalui arahan itu, Jokowi juga meminta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk mengkoordinasikan percepatan digitalisasi pemerintahan pada kementerian dan lembaga (K/L) agar mencegah terjadinya pemborosan belanja, khususnya di bidang infrastruktur digital.

“Mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital dan yang paling penting masyarakat semakin dimudahkan dalam urusan pelayanan,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Luhut mencatat beleid ini menjadi dasar hukum atas konsolidasi sistem atau layanan pemerintahan berbasis elektronik.

"Presiden keluarkan Perpres 82 ya untuk menyatukan pemerintahan itu dengan berbasis elektronik, supaya kita punya data yang akurat gitu. Sebenarnya jumlah pegawai kita berapa sih, mungkin itu juga belum tahu persisnya. Bantuan sosial berapa yang orang harus dapat, kemiskinan dan sebagainya," ucapnya.

Tidak hanya itu, penyatuan layanan pemerintahan juga dipastikan dapat mendeteksi berbagai hal baik soal persyaratan ekspor hingga utang.

"Kita bisa langsung bisa mendeteksi atau blocking system, di mana kalau dia belum memenuhi persyaratan yang dia ndak bisa keluar ekspor barangnya dia. Atau dia dipaksa untuk membayar utang, kalau dia ada utang yang terjadi," tuturnya.

"Sekarang kita mau kecilin aja sehingga pengeluaran triliunan rupiah mungkin per tahun itu nggak perlu ada lagi. Bisa digunakan untuk yang lain," ujarnya.

Dia menargetkan konsolidasi seluruh layanan pemerintahan dalam satu portal nasional bisa rampung pada Juli-Agustus 2024. "Nah presiden minta ke saya untuk mengoordinasikan K/L untuk segera masuk dalam sistem ini. Kita harap Juli atau Agustus 2024 Itu sudah selesai," kata dia.

Editor: Aditya Pratama