Luncurkan GovTech INA Digital, Jokowi Minta K/L Tak Buat Aplikasi Baru Lagi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Senin (27/5/2024). Untuk itu, Kepala Negara meminta semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan lembaga untuk tidak lagi membuat aplikasi atau platform baru mulai tahun ini. 

Hal ini karena setiap K/L bisa membuat aplikasi hingga ribuan dan dapat menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah.

Baca Juga

Purbaya Apresiasi Kinerja Bea Cukai yang Gagalkan Penyelundupan 11 Juta Batang Rokok Ilegal

"Oleh sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun jni berhenti membuat aplikasi baru, mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru. Stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia. 

"Tahun ini saja kemarin kita cek waktu membikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," tuturnya.

Baca Juga

Transformasi Siap Jalani Penugasan Sebagai GovTech Indonesia

Jokowi menambahkan, banyaknya aplikasi yang dibuat oleh K/L dikarenakan setiap adanya pergantian menteri ataupun dirjen selalu muncul aplikasi baru.

"Karena setiap, mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tuturnya.

Baca Juga

Menkominfo Janjikan  Super App Ina Digital Segera Rilis, Lebih Advance dari Negara Lain

Jokowi menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya untuk melayani dan tidak mempersulit ataupun memperlambat pelayanan untuk masyarakat.

"Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat," ucapnya.

Jokowi menuturkan, seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, hingga kemudahan urusan masyarakat. 

"Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalo di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah provinsi kabupaten kota ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Ga akan mungkin tadi yang saya sampaikan mempermudah mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," tuturnya.

Maka dari itu, kata Jokowi perlunya memperkuat digital public infrastructure untuk digitalisasi pelayanan publik di Indonesia dan juga meningkatkan daya saing. Selain itu, Kepala Negara menegaskan perlunya memperkuat Govtech yang terdapat berbagai layanan mulai dari pendidikan, kesehatan, izin usaha, serta perpajakan.

Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi gapapa saya kira migrasinya memang harus bertahap yang penting dimulai dulu. ASN-nya ASN digitalnya juga disiapkan, sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama