Masih Bermasalah, KEK Maloy Batuta Gagal Beroperasi Tahun Ini

JAKARTA, iNews.id - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan gagal beroperasi tahun ini. Hal tersebut disebabkan lahan KEK masih terganjal masalah.

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengatakan, lahan yang sudah dibebaskan untuk KEK Maloy Batuta sudah mencapai 557,34 hekatre (Ha). Masalahnya, seluruh lahan tersebut belum disertifikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).

Baca Juga

PDB Singapura Tumbuh 4,2 Persen pada Kuartal III-2025, Dampak Tarif AS Terbatas

"Lahannya sudah tidak masalah, persoalan sertifikasinya belum diterbitkan oleh BPN. Kalau dari kita sudah tidak masalah," kata Isran di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Akibatnya, kata Isran, KEK Maloy Batuta belum bisa diresmikan. Selain itu, investor juga enggan berinvestasi di kawasan yang statusnya masih belum jelas.

"Investor kan mikir juga dia. Kalau sudah jelas tidak masalah. Investor bukan masalah lahan, tapi status (lahan)," ujar Isran.

Pria kelahiran Kutai Timur ini menyebut, sejumlah investor sebenarnya sudah menyatakan ketertarikannya untuk membangun KEK Maloy Batuta. Dia menargetkan sertifikat lahan dari BPN bisa terbit pada bulan depan, sehingga KEK bisa diresmikan pada Februari 2019.

KEK yang berlokasi di Kalimantan Timur ini memiliki daya tarik karena posisinya yang langsung berbatasan dengan laut. Dengan begitu, setiap barang yang diproduksi bisa langsung dikirim lewat pelabuhan.

"Kalau kita ekspor langsung dari situ, misalnya ke Utara, ke Shanghai, China, apa ke Korea itu jauh lebih pendek waktunya. Selama ini kalau ekspor barang-barang kita dari Surabaya itu 29 hari tapi kalau lewat Kaltim hanya 9,7, atau 8 hari sampai," ujar Isran.

KEK Maloy Batuta ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2014. Kawasan ini rencananya akan menjadi basis hilirisasi sumber daya alam di Kalimantan seperti sawit, batu bara, dan kayu.

Editor: Rahmat Fiansyah