Masuk Masa Endemi, Pemerintah Masih Anggarkan BLT untuk Warga Desa Sepanjang 2023

JAKARTA, iNews.id - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan, pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat desa pada tahun ini. Namun, angkanya akan berkurang dari yang sebelumnya dianggarkan ketika Covid-19 berstatus pandemi.

Jika saat pandemi Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dianggarkan sekitar Rp27 triliun, maka tahun ini BLT dianggarkan sebesar Rp3,8 triliun.

AS Terancam Bayar Ganti Rugi Rp33 Ribu Triliun Jika Tarif Resiprokal Batal

"BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, jauh menurun dari pada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se- Indonesia," ujar Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Gus Halim menambahkan, pengurangan dalam anggaran BLT itu akan berdampak pada jumlah penerima manfaat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tepatnya, untuk para masyarakat desa yang masih menyimpan dampak dari adanya pandemi seperti belum dapatnya pekerjaan baru.

Buruh Pabrik Rokok Dapat BLT dari APBD Kudus Sebesar Rp600.000

Pemberian BLT ini merupakan bantalan bagi masyarakat desa untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, pascapengumuman status endemi Covid-19 juga tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang masih menyimpan dampak ekonomi tersebut.

"Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespon pandemi Covid karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena COVID kemudian kehilangan mata pencahariannya," tuturnya.

Pemkab Agam Alokasikan Rp14,98 Miliar Dana Desa untuk BLT

Adapun, BLT pada tahun ini akan menyasar kepada 2.752.035 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 71.984 desa seluruh Indonesia. Bukan hanya BLT, seiring dengan pengumuman status endemi Covid-19 juga membuat beberapa pengalokasian dana desa yang sebelumnya untuk penanganan pandemi ke hal-hal lain yang tujuannya untuk proses pemulihan ekonomi.

Misalnya, penambahan dana untuk pembangunan infrastruktur, program desa tanpa kemiskinan, serta pendidikan desa berkualitas. Pada tahun 2023, komposisi pengeluaran APBDes untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan medesak (Covid-19) sebesar Rp12,06 triliun.

"Jadi mulai sejak penurunan Covid-19 kemarin, meski belum diputuskan statusnya menjadi endemi, itu sudah mulai ada pengurangan- pengurangan alokasinya. Contoh dahulu ada alokasi anggaran untuk relawan Covid, program sosialiasi, penyiapan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, penyiapan ruang isolasi di desa, itu setelah pasca pandemi itu sudah tidak dianggarkan lagi," katanya.

Editor: Aditya Pratama