Masuk RPJPN 2025-2045, Pembangunan IKN dan Hilirisasi Jadi Warisan Presiden Selanjutnya

JAKARTA, iNews.id - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasukkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang akan diterbitkan menjadi undang-undang (UU). Dengan begitu, Jokowi ingin pembangunan IKN dan hilirisasi dilanjutkan oleh presiden selanjutnya hingga tahun 2045.

"IKN bagian dari RPJPN, jadi salah satu instrumen dalam transformasi ekonomi. Jadi saya kira karena masuk dalam RPJPN maka dia bagian dari sini," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Baca Juga

Harta 10 Orang Terkaya di Dunia Bertambah Rp8.700 Triliun pada 2025

Suharso menambahkan, posisi IKN dalam RPJPN nantinya adalah bagian dari transformasi ekonomi, termasuk sosial dan tata kelola.

"Jadi IKN secara utuh bukan hanya memindahkan, tapi cara kerjanya dan juga memperluas peluang dalam pembangunan wilayah regional masuk bagian dari RPJPN yang utuh," katanya.

Baca Juga

2 Perusahaan Ini Bakal Groundbreaking Proyek di IKN Bulan November, Siapa Saja?

Terkait hilirisasi SDA, Suharso memastikan semua komoditas masuk ke dalam RPJPN, baik komoditas pertambangan, maupun komoditas non-pertambangan.

Baca Juga

Kawasan Perkantoran BUMN Bakal Dibangun di IKN, Groundbreaking 1 November

"Ada mangan, aluminium, kita punya bijih besi banyak sekali dan juga sawit. sawit itu kan bisa dorong ke petrochemical jangan berhenti ke minyak goreng. Sekarang kan ada emang pabrik sabun tapi ambil esternya dari impor," ucapnya.

"Kita ingin mata rantai terbentuk dalam negeri. Karena kalau begitu maka kompleksitas dari industri semakin tinggi dan membuat kontribusi manufaktur kita berubah," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama