Menko Airlangga Sebut Indonesia Tidak Berencana Kurangi Minyak Sawit dalam Campuran Biodiesel

DAVOS, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki rencana menurunkan persentase minyak sawit dalam biodiesel di bawah level saat ini 30 persen. Hal ini untuk memastikan pasokan energi negara.

"Dengan sawit kita kurangi ketergantungan kita pada minyak. Dan kalau sekarang kita bandingkan harga sawit dengan harga energi, harus (subsidi) lebih banyak ke energi. Jadi persoalannya adalah ketahanan energi. (Persentase) pencampuran tidak akan berkurang karena keamanan energi adalah prioritas utama," ujar Menko Airlangga dalam wawancara dikutip dari Reuters, Selasa (24/5/2022).

Baca Juga

OIKN Dapat Anggaran Rp6 Triliun di 2026, Mulai Bentuk Satuan Kerja Khusus Kelola Keuangan

Menko Airlangga menambahkan, Indonesia yang merupakan sumber 60 persen minyak sawit dunia, telah memberlakukan biofuel dengan kadar 30 persen untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap minyak mentah.

"Jika Anda bergantung pada minyak, hari ini Anda berada dalam situasi bencana dengan harga minyak mendekati 110 dolar AS (per barel)," ucap Menko Airlangga, seraya menambahkan bahwa harga yang dianggarkan Indonesia telah dinaikkan menjadi 100 dolar AS dari 60 dolar AS.

Baca Juga

Serukan Anggota G20 Solid Jaga Stabilitas Ekonomi Dunia, Menko Airlangga: Jangan Sampai Berubah Jadi G19 atau G13

Indonesia menghentikan ekspor minyak sawit mentah dan beberapa produk turunannya pada bulan April dalam upaya untuk menurunkan melonjaknya harga minyak goreng lokal. Larangan itu mengguncang pasar minyak nabati global pada saat kekurangan pasokan akibat perang di Ukraina.

"Di Indonesia, harga energi tidak menular ke masyarakat. Jadi pemerintah membayar selisih antara harga energi dan harga terjangkau," ucapnya.

Baca Juga

Jadi Panelis Workshop World Economic Forum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia untuk Transisi Energi

Kementerian Perdagangan Indonesia pada hari Senin mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa perusahaan harus mendapatkan izin ekspor yang hanya akan diberikan kepada mereka yang mampu memenuhi apa yang disebut Kewajiban Pasar Domestik (DMO). Peraturan itu tidak merinci apa yang akan terjadi pada DMO itu, tetapi izin akan berlaku selama enam bulan. 

Baca Juga

Bertemu Chairman BOD AMTD Group, Menko Airlangga Dorong Investasi di Sektor Keuangan dan Sektor Riil

Kebijakan DMO, di mana produsen diharuskan untuk menjual sebagian produk mereka secara lokal pada tingkat harga tertentu, digunakan sebelum larangan terbaru sebagai sarana untuk mencoba memastikan pasokan lokal, tetapi gagal menjinakkan harga minyak goreng.

Terkait berapa porsi minyak sawit yang harus dijual di dalam negeri dengan DMO, Menko Airlangga mengatakan targetnya adalah 20 persen.

"Saat ini (DMO) sudah 30 persen, tapi akan turun menjadi 20 persen jika harga minyak turun," tuturnya.

Menko Airlangga mengatakan, prospek pertumbuhan Indonesia telah menjadi salah satu yang terkuat di kawasan dengan 5 persen selama dua kuartal terakhir, dan sebanding dengan Vietnam.

"Kami (masih) optimistis pertumbuhannya bisa 5 persen, tapi tergantung harga energi," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama