Menkop Teten: BLT UMKM Rp1,2 Juta Cair Juli-Agustus 2021

JAKARTA, iNews.id – Bantuan Produktif Usaha Mikro atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM sebesar Rp1,2 juta ditargetkan cair pada Juli-Agustus 2021. Bantuan ini diberikan kepada 3 juta pelaku UMKM yang terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

“Penyaluran BPUM bagi 3 juta usaha mikro akan dilakukan Juli-Agustus yang kita harapkan selesai tepat waktu,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jumat (23/7/2021).

Baca Juga

Catat, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2026

Dia menuturkan, pemerintah juga merencanakan menyalurkan bantuan bagi 1 juta pelaku usaha mikro seperti pedagang PKL dan warung. Nilai bantuan tersebut sebesar Rp1,2 juta untuk masing-masing pelaku usaha. Penyalurannya akan dilakukan oleh Polri dan TNI selaku KPA. 

Untuk itu, KemenkopUKM akan bersinergi dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UKM untuk melakukan pendataan pelaku usaha yang akan menerima. 

Baca Juga

Luhut Minta Jangan Sampai Terjadi Manipulasi Data Penerima Bansos

“KemenkopUKM akan melakukan harmonisasi data karena ada kemungkinan datanya akan tumpang tindih dengan penerima BPUM. Kami meminta bantuan para kepala dinas untuk melakukan verifikasi data agar tidak terduplikasi dengan penerima BPUM,” ujar Teten.

Teten menegaskan, pemerintah sangat memperhatikan dampak pelaksanaan PPKM Darurat Level 4 terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah segera mempercepat pelaksanaan program PEN bagi UMKM yang pada tahun ini dengan anggaran mencapai Rp184,83 triliun. 

Baca Juga

Mengecek Bantuan UMKM Tahap 3 Lewat Eform BRI dan BNI, Begini Caranya

Adapun program PEN bagi KUMKM, antara lain subsidi bunga KUR dan Non KUR dengan target 17,8 juta pelaku UMKM, Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan target 12,8 juta pelaku usaha mikro, serta Belanja Imbal Jasa penjaminan untuk UMKM dan Koperasi. Selain itu, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, Penyertaan Modal Negara untuk enam BUMN seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Lembaga Pengelolan Investasi (LPI). 

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Emma Rachmawati mengatakan, Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penerapan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4. Menurut Emma, pandemi berdampak terhadap kelangsungan UKM di sektor pariwisata, fasilitas umum, dan usaha kuliner. 

Baca Juga

Hingga 7 Juni, Penyaluran BLT Dana Desa Baru Rp23,11 Triliun

Selain itu, pelaku usaha kuliner difasilitasi untuk ikut dalam platform e-commerce go-shop dan mendorong semua pejabat di lingkungan Pemprov Jateng belanja produk UMKM melalui Go-shop. Subsidi bagi koperasi juga masih tetap dijalankan dan mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM sebanyak 40 persen. 

Direktur Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Suhendro menambahkan, pedagang pasar sangat banyak yang kehilangan pendapatan akibat penutupan sejumlah pasar.  

"Karena itu, diharapkan bantuan bagi pelaku usaha mikro dapat disalurkan langsung kepada pedagang-pedagang pasar," ucapnya.

Editor: Jujuk Ernawati