Menpan RB: Pemda Tidak Boleh Lagi Rekrut Tenaga Honorer

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) tidak merekrut tenaga honorer. Ini seiring dengan upaya pemerintah menyelesaikan tenaga honorer sebelum tenggat waktu pada 28 November 2023.

“Teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut (tenaga honorer) sembarangan, kan sudah tidak boleh. Sumbernya ini teman-teman selain pusat, ada di daerah,” kata dia usai kegiatan Penandatangan MoU dan Perjanjian Kerja Sama di Bidang SPBE dan Layanan Hukum antara Perguruan Tinggi dengan Kementerian PANRB di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Tekan Emisi Metana, MedcoEnergi (MEDC) Terapkan Gas Blanketing di Blok Corridor

Anas menilai rekrutmen honorer yang tidak berkualitas akan berdampak pada kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Hal itu juga tidak sesuai dengan target pemerintah untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia.

Karena itu, menurut Anas, proses rekrutmen harus diperbaiki, di mana kementerian/lembaga/pemda tidak boleh melakukan rekrutmen secara sembarangan.

“Rekrutmen honorer yang sebagian secara serampangan inilah kemudian berdampak pada jumlah dan kualitas. Sementara di sisi lain, kita diminta birokrasi berkelas dunia tapi sumber rekrutmennya mesti kita perbaiki,” ucapnya.

Anas mengungkapkan, pemerintah tahun ini berencana membuka rekrutmen yang berkualitas dengan mengajukan sebanyak 1.030.751 formasi, terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anas menjelaskan, Kemenpan RB tengah melakukan identifikasi khusus Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk talenta digital. Ini dilakukan untuk mendorong digitalisasi pemerintah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Kita sedang mengidentifikasi khusus untuk talenta digital karena untuk mendorong SPBE. Lalu yang baru adalah minggu kemarin kami rapat terbatas (ratas) dipimpin presiden disetujui perpres untuk Government Technology atau Govtech,” tuturnya.

Govtech merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki talenta digital untuk mempercepat proses digitalisasi pemerintah.

Anas menuturkan, selama ini melihat hampir semua kementerian/lembaga memiliki tim ahli IT sendiri. Namun ada kementerian/lembaga yang tidak merekrut ahli IT karena tidak memiliki dana untuk menggaji sesuai dengan standar ASN.

“Maka Indonesia sebentar lagi punya Govtech yang mengumpulkan orang-orang hebat dan dia akan transformasi dan mendorong percepatan sistem pemerintah berbasis elektronik di semua K/L. Nanti akan di bawah Peruri,” ucapnya.

Editor: Jujuk Ernawati