Menparekraf Targetkan Pendapatan Devisa dari Kunjungan Wisman Ke Candi Borobudur Rp30 Triliun per Tahun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menargetkan 2 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Candi Borobudur setiap tahun.

Dengan target tersebut, Menparekraf memproyeksikan pendapatan devisa pariwisata dari kunjungan wisman ke Candi Borobudur mencapai 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp30,086 triliun.

"Bisa diproyeksikan mencapai 2 juta kunjungan wisman dengan target total pendapatan devisa pariwisata mencapai 2 miliar dolar AS,” kata Sandiaga, dalam siaran tertulis, seperti dikutip Antara, Jumat (21/7/2023).

Mobil Tangki BBM Pertamina Berhasil Tembus Takengon

Dia mengungkapkan, terget tersebut cukup realistis, mengingat Candi Borobudur merupakan destinasi wisata yang masuk dalam keajaiban dunia, sekaligus tempat ibadah bagi umat Budha, khususnya di ASEAN.

Menurut dia, pengembangan Candi Borobudur akan menjadi terobosan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bukan hanya untuk masyarakat Magelang tapi juga yang ada di sekitarnya seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah secara umum.

Rakornas Bersama Ganjar, Sandiaga: Candi Borobudur Akan Jadi Destinasi Wisata Berkelas Dunia

Menparekraf menjelaskan, pemerintah fokus mengembangkan lima DPSP menjadi destinasi pariwisata berkualitas yang harus dipastikan dapat diselesaikan pada 2024.

Pencapaian target wisman dan wisnus tahun 2023 menjadi indikator utama yang mencerminkan kesiapan lima DPSP sebagai destinasi pilihan utama dalam menyambut momentum pemulihan pariwisata global pada 2024.

“Semua progres sesuai jalur, kunjungan wisman di atas target atas dan kunjungan wisatawan Nusantara (wisnus) memberikan dampak positif untuk penciptaan lapangan kerja," ujar Sandiaga.

BI Dorong UMKM Kawasan Candi Borobudur Pakai QRIS

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan berdasarkan hasil evaluasi lima DPSP di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan adanya Undang-undang Kesehatan.

"Wisatawan kesehatan perlu ditonjolkan sehingga masyarakat yang berobat keluar negeri itu akan kembali berobat di Indonesia. Selain itu, tata ruang dan arsitektur kearifan lokal, juga menjadi kunci utama pembangunan infrastruktur lima DPSP," ujar Luhut.

Terkait pembangunan infrastruktur DPSP, Kemenparekraf pada Kamis (19/7/2023) telah menerima dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB). Dua HPL nomor 003 dan 004 tersebut masing-masing memiliki luas lahan sebesar 21 hektare dan 30 hektare.

Editor: Jeanny Aipassa