Mentan Siap Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman soal Impor Bawang Putih

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan akan menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih di Direktorat Jenderal Hortikultura. Amran menegaskan pihaknya mengapresiasi kerja Ombudsman maupun lembaga lembaga lain yang bertujuan untuk menciptakan good governance dan peningkatan profesionalisme.

“Kami dalam kapasitas mengemban tugas negara dan melayani masyarakat, terutama para petani, peternak dan stakeholder pertanian lainnya menekankan pentingnya integritas. Kami berterimakasih atas semua informasi yang telah diberikan ombudsman terkait dugaan-dugaan maladministrasi dan juga laporan mengenai indikasi pungli dalam penerbitan RPIH bawang putih,” ujar Amran di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Komitmen Berdayakan UMKM Desa, MNC Peduli Bantu Pemasaran dan Sosialisasi Pelaku Usaha Kecil

Amran menambahkan, secara internal dirinya akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke dalam dan siap melakukan perbaikan-perbaikan terhadap hal yang terbukti belum sesuai aturan. Dia juga akan melakukan tindakan tegas jika ada oknum yang terbukti melakukan pungutan liar.

“Perlu saya tegaskan, bahwa sejak dilantik Bapak Presiden menjadi Menteri Pertanian 25 Oktober lalu, saya bersama jajaran di Kementerian Pertanian telah berkomitmen dan bekerja keras untuk menciptakan tata kelola dan operasional yang baik, transparan dan bertanggungjawab. Jika ada oknum yang berani-berani melakukan penyimpangan, akan kami tindak tegas!,” tuturnya.

Anggaran Pupuk Subsidi Naik Jadi Rp39 Triliun, Mentan Pastikan Tak Ada Masalah Penyaluran

Mentan menyebut, pihaknya kini tengah melakukan bersih-bersih dalam rangka menghadirkan ASN Kementerian Pertanian yang melayani masyarakat dan bebas KKN. Bahkan, Kementan tengah melakukan seleksi jabatan tinggi madya dan pratama di Kementan secara kompetitif dan terbuka.

“Kami juga mengoptimalkan Sistem Pengawasan Internal dan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Kami meningkatkan layanan Whistleblower's System (Pengaduan Masyarakat) yang dapat digunakan masyarakat umum dan pegawai yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi dengan jaminan kerahasiaan pelapolor terlindungi,” ucap Amran.

Mentan Rombak Pejabat Kementan, Lelang Ulang 56 Jabatan Dibuka

Dia menegaskan, Kementan saat ini sangat terbuka bagi para penegak hukum apabila memang ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Pihaknya terus memaksimalkan layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR, Sistem Informasi Gratifikasi atau SIGAP dan Kanal Pengaduan Elektronik Bagi Masyarakat atau Kaldu Emas.

“Sekali lagi, Kementrian Pertanian telah berkomitmen dan bekerja keras untuk meciptakan tata kelola dan operasional yang baik. Silakan awasi kami. Doakan kami dalam mewujudkan layanan yang baik, bersih dan bertanggungjawab,” kata dia.

Seperti diketahui, pada periode jabatan sebelumnya Mentan periode 2014-2019, Amran terkenal konsisten dan tegas untuk tidak main-main dengan kejahatan di sektor pangan dan pencegahan KKN dalam birokrasi Kementan, dan sebagai hasilnya Indonesia mampu mencapai tiga kali swasembada pangan strategis pada tahun 2017, 2019, dan 2020.

Sebagai buktinya, Amran telah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Mentan juga sukses membersihkan internal Kementan yang bermain dengan pangan, dan menjaga integritas pejabat dari perilaku korupsi.

Editor: Aditya Pratama