Menteri ATR Turun Tangan Selesaikan Konflik Pertanahan, Pastikan Suku Anak Dalam Tak Dirugikan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjamin penyelesaian konflik pertanahan antara Suku Anak Dalam (SAD) 113 dan perusahaan tidak merugikan masyarakat adat. Hadi telah bertemu dengan kedua belah pihak dan penegak hukum untuk mencari solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi.

Dari hasil pertemuan tersebut, masyarakat SAD 113 sepakat menerima lahan yang disediakan di areal lahan Koperasi Perkebunan Karya Maju (KPKM) yang bekerja sama dengan PT Berkah Sapta Palma (BSP). 

Baca Juga

Organda Soroti Perlunya Penguatan Hukum dan Regulasi Tangani ODOL

Hadi menjelaskan, mulai akhir Agustus 2022 Suku Anak Dalam sudah bisa menempati lahan yang selama ini berkonflik dengan perusahaan untuk digunakan sebagai lahan yang produktif.

"Sudah ditemukan kesepakatan bahwa sampai dengan 30 Agustus ini keinginan masyarakat SAD untuk menempati lahan 750 hektare bisa dipenuhi," ujar Hadi dalam pernyataan tertulis, Sabtu (23/7/2022).

Baca Juga

Kisah Howard Schultz, Pernah Jadi Loper Koran hingga Bawa Starbucks Mendunia

Hadi juga berharap kelompok masyarakat SAD 113 bersedia menjaga kondusivitas di lokasi sampai proses penyelesaian yang telah disepakati terwujud. 

Baca Juga

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto Terima Audiensi MNC Land dan MNC Media 

Menurutnya, pengamanan akan dibantu oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) dan Komandan Resor Militer (Danrem). Kemudian, diawasi oleh gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. 

Melalui penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat SAD 113, Hadi menginginkan kelompok masyarakat SAD 113 ini tidak dirugikan serta bisa produktif dan sejahtera. 

Baca Juga

Menteri ATR/BPN: Mafia Tanah Ada di Mana-mana, Jangan Main-main!

Editor: Aditya Pratama