Menteri BUMN: Industri Petrokimia RI Masih Kalah Bersaing

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan industri petrokimia Indonesia masih kalah bersaing dengan perusahaan serupa di negara lain. 

Menurut dia, padahal jika dikembangkan secara maksimal, pemanfaatan bahan baku yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi itu dapat digunakan di sektor lain. 

Baca Juga

Berapa Biaya Operasional MBG (Makan Bergizi Gratis)? Simak Penjelasannya

Erick Tohir menyebut, turunan dari industri petrokimia, antara lain dapat digunakan di sektor farmasi. Khususnya, untuk pembuatan obat-obatan. 

"Petrochemical kita sendiri masih dalam kondisi yang kalah bersaing dengan banyak negara. Padahal petrochemical ini turunannya sangat luar biasa, baik yang namanya obat-obatan yang selama ini kita dibilang 90 persen impor bahan bakunya, itu turunan petrokimia salah satunya," ujar Erick Thohir, Kamis (29/7/2021). 

Terkait dengan itu, Menteri BUMN berharap sejumlah pihak tetap mendukung pemerintah untuk mendorong kinerja industri petrokimia. "Karena itu, kita sama-sama membangun petrochemical," kata Menteri BUMN. 

Dalam rencana strategis (renstra) Kementerian Perindustrian 2020-2024, salah satu prioritasnya adalah pengembangan daya saing industri petrokimia. Langkah sinergi antar perusahaan lokal pun didorong. 

Pemerintah mendukung kerja sama antara PT Pertamina (Persero), melalui anak perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Keduanya telah menandatangani head of agreement (HoA), bersepakat kerja sama mengembangkan industri petrokimia di Indonesia, sehingga dapat menekan impor. 

Nota kesepakatan itu diteken oleh Direktur Utama dari PT KPI Ignatius Tallulembang dan Presiden Direktur Chandra Asri Petrochemicial Erwin Ciputra, pada Selasa 25 Agustus 2020 lalu. 

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menilai kedua perusahaan diharapkan dapat bekerja bersama menambal defisit kebutuhan petrokimia di dalam negeri. Selain itu, tambahnya, keduanya juga dapat mengambil peluang dalam bisnis hilir petrokimia dalam negeri.

“Hal ini sesuai arahan Presiden guna mendorong pembangunan pabrik yang menghasilkan import substitution,” tutur Nicke. 

Editor: Jeanny Aipassa