Menteri ESDM Akui Sulit Tahan Subsidi Energi agar Tak Bengkak Efek Konflik Iran-Israel

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui sulit menahan subsidi energi agar tidak membengkak, terutama saat memanasnya konflik di Timur Tengah. Sebab, ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel akan mengerek harga minyak dunia.

"Ini susah, karena itu kan balik ke faktor yang sulit kita kendalikan ya. Harga minyak sama kurs, dua-duanya," ucap Arifin usai Rapat Terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

MEDC Targetkan 160 MBOEPD Akhir 2025, Perluas Portofolio Energi Bersih

Oleh sebab itu, Arifin menyebutkan pemerintah perlu melakukan langkah alternatif setidaknya untuk sedikit meredam subsidi dan kompensasi BBM yang membengkak tersebut.

"Jadi kita harus lakukan satu efisensi apa yang bisa kita lakukan, kemudian alternatif energi apa energi yang bisa kita manfaatkan di dalam negeri untuk bisa menggantikan itu. dampak (subsidi bengkak) itu bisa kita redam. Tapi itu tidak bisa dalam waktu pendek, tapi program itu sudah ada. Sidah kita programkan dan juga dijalankan dan mungkin kecepatannya ditambah," tuturnya.

Selain itu, Arifin menuturkan, setiap kenaikan harga minyak per 1 dolar AS, maka subsidi dan kompensasi untuk BBM bisa naik sekitar Rp3,5 triliun hingga Rp4 triliun.

"Belum lagi kalau Rupiah tiap naik 1 dolar Rp100 juga cukup besar. Makanya kita harus hemat energi, efisiensi energi ini harus terus di canangkan di kerjain dan diprogramkan," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji telah mengungkapkan harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) diprediksi bakal meroket hingga 100 dolar AS per barel imbas memanasnya konflik Iran-Israel.

Tutuka menuturkan, naiknya ICP itu tentunya bakal berdampak terhadap anggaran subsidi serta kompensasi Bahan Bakar Minyak dan LPG 3 kg. Sebab, melonjaknya ICP itu lebih besar dari asumsi ekonomi makro yang dipatok dalam APBN 2024 sebesar 82 dolar AS per barel.

Menurutnya, apabila ICP sesuai dengan perkirakan yakni 100 dolar AS per barel dengan kurs Rp15.900, maka subsidi dan kompensasi BBM naik menjadi Rp250 triliun dari sebelumnya saat ini diasumsikan dalam APBN 2024 sebesar Rp161 triliun. Kemudian untuk LPG menjadi Rp106 triliun dari asumsi dalam APBN 2024 sebesar Rp83,3 triliun.

"Nah tentunya totalnya ini akan sangat besar kalau kita totalkan itu bisa sampai Rp213 triliun, total subsidi kompensasi baik BBM maupun LPG. Nah kalau (ICP) naik ke 110 dolar AS," kata Tutuka.

Adapun, belakangan ICP memang menunjukan tren kenaikan harga sekitar 5 dolar AS per barel setiap bulan bahkan sebelum adanya konflik antara Iran dan Israel memanas.

Kemudian, apabila ICP naik sebesar 1 dolar AS per barel maka akan berdampak pada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Namun, kenaikan PNBP ini tentu diiringi dengan naiknya subsidi energi Rp1,78 triliun dan kompensasi energi Rp5,3 triliun.

Editor: Aditya Pratama