Menteri ESDM Beberkan Biang Kerok Konversi Motor Listrik Sepi Peminat: Banyak STNK Bodong

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan alasan masih minimnya masyarakat yang melakukan konversi motor berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik berbasis baterai. Untuk diketahui, realisasi program tersebut tidak mencapai 1.000 unit, padahal ditargetkan sebanyak 50.000 motor terkonversi menjadi motor listrik pada tahun lalu. 

Arifin menyebut, sejatinya banyak masyarakat yang ingin mendaftar program konversi motor BBM ke motor listrik. Namun, banyak masyarakat yang takut melakukannya karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki bodong. 

Baca Juga

Transaksi Jakarta Muslim Fashion Week 2026 Capai Rp325 Miliar

"Ternyata gini, daftarnya banyak, ternyata banyak yang STNK-nya bodong. Jadi pada takut mendaftar," ujar Arifin di Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

Arifin mencontohkan, layaknya program mobil listrik yang mendapat insentif berupa penghapusan pajak progresif, dia berharap kewajiban pajak untuk motor-motor yang akan dikonversikan itupun juga bisa dihapus. 

Baca Juga

Insentif Konversi Motor Listrik Resmi Naik Jadi Rp10 Juta

"Contohnya mobil listrik itu kan pajak progresif hilang. Ini bagaimana yang dulu-dulu bisa tidak dosanya dihapus?" tuturnya. 

Kendati demikian, Arifin menekankan pihaknya akan tetap berupaya menjalankan program konversi motor listrik sesuai dengan yang ditargetkan pada 2024 yakni 150.000 unit. Adapun satu-satunya cara yaitu dengan mendorong motor tua untuk bisa dikonversi. 

"Cara satu-satunya motor-motor tua ini kita coba dorong untuk dikonversi," ucapnya.

Lebih lanjut, Arifin mengaku pihaknya juga tetap mencari badan usaha dan instansi yang ingin mengkonversikan sepeda motor operasional perusahaan.

Bahkan, diungkapkannya, Kementerian ESDM kini juga mengincar pasar perguruan tinggi untuk memasifkan program konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik.

"Cukup banyak instansi, lalu perguruan tinggi juga banyak. Tapi itulah ternyata ada sesuatu yang musti diselesaikan," katanya.

Editor: Aditya Pratama