Menteri ESDM Buka Suara soal Kabar Terbaru Moratorium Smelter Nikel, Ini Katanya

JAKARTA, iNews.id - Menteri ESDM Arifin Tasrid mengaku tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian mengenai rencana pembatasan pemberian izin proyek pabrik pemurnian mineral atau moratorium smelter nikel. 

Hal itu diungkapkannya lantaran sebagian izin pembangunan smelter telah berada di ranah lembaga pemerintah yang mengelola dan mengembangkan sektor industri tersebut.

Baca Juga

IKN Layani Kunjungan Selama Libur Nataru, Ini Deretan Objek Wisatanya

"Kita harus membahasnya dengan Perindustrian. Itu kan kebanyakan yang berdiri sendiri kan izinnya di sana," tutur Arifin ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Arifin menjelaskan, pembangunan smelter yang izinnya berada di bawah Kementerian ESDM, melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) sejatinya sudah mulai dijalankan kebijakan moratorium ini.

Baca Juga

Pabrik Smelter Nikel di Sangasanga Kukar Terbakar, 1 Pekerja asal China Terluka

"Kalau yang Minerba kan sudah jalan, sudah beda lagi, yang low value (bernilai rendah) kita sudah menyetop lah," kata dia.

Baca Juga

Bupati Kukar Optimistis Pabrik Smelter Nikel di Sangasanga Serap 10.000 Tenaga Kerja Lokal

Sebelumnya, Arifin juga telah mengungkapkan bahwa moratorium ini penting untuk menjaga cadangan nikel Indonesia yang terancam segera habis apabila bijih nikel, khususnya jenis bijih nikel kadar tinggi (saprolite), terus-menerus digunakan dengan masif.

Oleh karena itulah, saat ini pihaknya mulai mengevaluasi pembangunan smelter nikel baru. Ia pun menilai bahwa Indonesia harus menghasilkan produk nikel bernilai tambah lebih besar, salah satunya dengan memproses bijih nikel hingga produk prekursor katoda sebagai salah satu komponen baterai.

"Sementara juga industri hilir dalam negeri untuk menampung processing yang punya nilai tambah itu harus banyak ditarik. Kan sudah mulai ada, mudah-mudahan untuk bikin prekursor," ucapnya beberapa waktu lalu.

Arifin menilai, melimpahnya sumber daya mineral nikel Indonesia seharusnya bisa menjadi modal utama untuk bisa melakukan proses hilirisasi yang lebih lanjut lagi.

"Itulah modal utama kita. Dikasih modal utama mineral yang bisa membantu elektrifikasi energi bersih harus kita manfaatkan," ujar Arifin.

Editor: Puti Aini Yasmin