Menteri ESDM Minta DPR Setujui Harmonisasi RPP Kebijakan Energi Nasional yang Rampung Revisinya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyampaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai revisinya. Pihaknya pun meminta DPR segera menyetujui aturan tersebut.

"Pengharmonisasian RPP KEN telah selesai dan Menteri Hukum dan HAM melalui surat nomor ppe.pp.03.03 11.86 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP-KEN kepada Menteri ESDM untuk proses lebih lanjut," kata dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di Oktober 2025

Menindaklanjuti surat tersebut, kata Arifin, pihaknya juga bersurat kepada Komisi VII melalui surat nomor T240-HK012024 pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara. Arifin menjelaskan, pada 25 Juni 2024, dirinya juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua DEN terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," tutur Arifin.

Mantul! IKN Bakal jadi Ibu Kota Pertama di Dunia yang Pakai 100 Persen Energi Terbarukan

Arifin menambahkan, sepanjang 2023–2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait Kebijakan Energi Nasional. Oleh karena itu, pemerintah berharap DPR menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Persetujuan DPR RI diharapkan Juli 2024, selanjutnya RPP KEN akan ditetapkan oleh Pemerintah," ucap Arifin.

Dukung RI Nol Emisi, Masmindo Dwi Area Gunakan 100 Persen Energi Terbarukan

Diberitakan sebelumnya, dalam Raker ini, Menteri ESDM juga menyampaikan urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional.

"Saat ini, pemerintah memandang perlu dilakukannya perubahan terhadap PP No. 79 tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional," ujar Arifin.

Arifin menilai, pembaruan KEN adalah memberikan arah dalam upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi guna terciptanya kemandirian energi nasional, ketahanan energi nasional, dan pembinaan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi sektor energi untuk mewujudkan ketahanan iklim nasional dan mendukung pembangunan ekonomi jauh.

Editor: Puti Aini Yasmin