Menteri PPN: Progres Pembangunan IKN Capai 26 Persen

Kamis, 13 April 2023 - 09:56:00 WIB

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, progres pembangunan IKN capai 26 persen. (Foto: Ilustrasi/Dok)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah mencapai 26 persen. Perkembangan pembangunan IKN meningkat dibanding dengan pembangunan pada Februari sebesar 15 persen.

“Sudah berkembang hingga 26 persen. Ketika Presiden berkunjung 2 bulan lalu baru 15 persen. Mudah-mudahan ini ada percepatan,” kata dia dalam keterangannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4/2023).

RI Bakal Stop Ekspor Kelapa Gelondongan, Targetkan Nilai Tambah Rp2.400 Triliun dari Hilirisasi

Perkembangan pembangunan di IKN saat ini, termasuk pembangunan penyediaan air bersih; waduk yang sebentar lagi akan difungsikan; serta hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Sesuai dengan keputusan sebelumnya, Suharso mengatakan, akan ada sekitar 16.990 orang yang akan dipindahkan, termasuk 11.200-an ASN, serta sekitar 5.700-an TNI dan Polri. Selain itu, Bappenas juga sudah menyiapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), khususnya terkait pembangunan hunian di IKN.

42 Paket Pengerjaan Proyek IKN Senilai Rp22,5 Triliun Belum Dilelang, Ini Alasannya

"Semuanya sudah dalam tahap sesuai dengan perencanaan dan dengan adanya RTBL, akan memudahkan di dalam pembangunan, jadi land development sudah ada. Jadi nanti segera akan diterbitkan pedoman untuk detail plan yang menjadi kewenangan dari otorita," tuturnya.

Dia menambah, keputusan rapat internal bersama dengan Presiden Jokowi pada hari ini memutuskan ASN diperbolehkan hunian berupa rumah vertikal dan rumah tapak.

Penuhi Kebutuhan Pegawai, Otorita IKN Bakal Gelar Seleksi CPNS 2023

"Rumah tapak itu bisa dimiliki. Demikian juga dengan apartemen (rumah vertikal) bisa dimiliki. Cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN dan TNI Polri," ujar Suharso.

Editor: Jujuk Ernawati