Menteri PU Minta Tambah Anggaran Rp68,88 Triliun di 2026, untuk Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun untuk tahun 2026. Anggaran ini untuk mendukung program manajemen seperti melunasi gaji pegawai, dan program teknis seperti pembayaran kontrak proyek dan lainnya.

Dody menjelaskan, pada tahun 2026 pagu indikatif Kementerian PU mencapai Rp70,86 triliun berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan. Namun, pihaknya masih membutuhkan tambahan karena anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp139,74 triliun.

Baca Juga

ADHI Rampungkan RS Kardiologi Emirates-Indonesia, Proyek Kemitraan Strategis RI-UEA

"Sebagai tambahan informasi, ada Rp68,88 triliun yang kami mohonkan (tambahan anggaran) dan belum tertampung di pagu indikatif tahun 2026," ucap Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (9/7/2025).  

Dody merinci usulan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp68,88 triliun untuk akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp3,60 triliun dan program teknis Rp65,28 triliun.

Baca Juga

Copot Sekjen hingga Dirjen, Menteri PU Rombak Jajaran Eselon I

Program dukungan manajemen sendiri akan diperuntukkan belanja pegawai sebesar Rp2,84 triliun, dan belanja non-operasional Rp0,76 triliun.

Baca Juga

Menteri PU Nonaktifkan 3 Pejabat BBPJN Sumut usai Kena OTT KPK

"Belanja pegawai mencakup tambahan akibat rekrutmen CPNS dan PPPK tahun 2025, serta kekurangan pembayaran gaji pegawai. Belanja non-operasional meliputi dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan," tuturnya.

Kemudian dari sisi program teknis, tambahan anggaran akan dialokasikan untuk program swasembada pangan sebesar Rp4,92 triliun, serta membayar kontrak proyek tahun jamak sebesar Rp12,01 triliun, serta pinjaman dalam negeri dan luar negeri sebesar Rp2,26 triliun.

Selain itu, tambahan anggaran juga akan dialokasikan kegiatan atau rencana pembangunan proyek baru sebesar Rp17,62 triliun, vokasi Rp0,01 triliun, dukungan teknis pusat/balai Rp3,51 triliun, pengadaan lahan Rp2,49 triliun.

Kemudian, bencana darurat Rp0,55 triliun, program padat karya Rp3,98 triliun, operasi/preservasi/optimalisasi Rp6,03 triliun, pembangunan sekolah rakyat Rp10 triliun, dan DOP Papua Rp1,77 triliun.

Editor: Aditya Pratama