Menteri PUPR Ungkap Penyebab Pembengkakan Biaya pada Proyek Infrastruktur

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan masalah lahan yang menjadi penyebab utama pembengkakan biaya pada proyek infrastruktur. Adapun, dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur perlu dilakukan Survey Investigation Design (SID). 

Setelah survei tersebut rampung dikerjakan, maka proyek tersebut akan masuk ke tahapan konstruksi. 

Baca Juga

DJP dan Kemenkop Percepat Integrasi NPWP 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih

Akan tetapi, menurutnya SID atau analisis terhadap lahan yang akan dibangun sebuah proyek tidak mendetail dan kurang teliti. Misalnya, kontur tanah, legalitas lahan, dan lainnya baru terungkap setelah proyek dikerjakan. Alhasil diperlukan biaya tambahan untuk tetap mengerjakan proyek tersebut.

"Mengetahui kondisi tanah baru kemudian di desain, itu yang biasanya tanah didalamnya tidak terlihat dengan jelas, jadi harus detail, kadang kurang detail, sehingga banyak cost overrun (pembengkakan biaya)," ucap Basuki usai menghadiri acara ulang tahun Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

"Cost overrun itu awalnya dari SID yang kurang akurat, kalau kapasitas engineering kita, itu saya kita bagus, mulai dari pendidikan, cuma nanti praktik di lapangan harus integritas," katanya.

Basuki menyebut, dalam mengantisipasi pembengkakan biaya proyek maka peran dari konsultan dan pengawas proyek sangat dibutuhkan. Hal ini agar keuntungan pelaku usaha konstruksi yang dikontrak pemerintah tidak terkikis pembengkakan biaya.

"Saya hanya punya instrumen APBN, tapi APBN itu kalau tidak dikerjakan oleh penyedia jasa yang baik, ya tidak akan jadi bisa apa-apa," ucapnya.

"Saya sampaikan tadi pengalaman di lapangan, kita akan menuju ke kualitas pekerjaan, itu pasti biasanya ada di konsultan, sejak desain, survei dan lainnya," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama