Menteri Teten Sebut 90 Persen Barang yang Dijual Online Produk Impor

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM), Teten Masduki mengungkapkan bahwa saat ini 90 persen barang yang dijual pada platform jual-beli online merupakan produk impor. Hal ini diyakini membuat para pelaku UMKM sulit bersaing dalam segi harga barang.

Menurut Teten, kondisi tersebut merupakan dampak dari praktik predatory pricing yang dilakukan pada platform jual-beli online. Di mana, para pedagang menjual barang di bawah harga pokok penjualan (HPP).

Baca Juga

PGN Gagas dan Renikola Teken Kerja Sama Penyediaan Compressed Biomethane Gas

“Itu merupakan persaingan bisnis yang kotor untuk meraih pangsa pasar,” tulis Teten dalam unggahan akun Instagram resminya @tetenmasduki_, dikutip Jumat (29/9/2023).

Teten menjelaskan, praktik predatory pricing dilarang oleh Permenkominfo No.1 tahun 2012. Oleh karena itu, pihak marketplace dan penjual harus memahami untuk tidak lagi menerapkan praktik tersebut.

Baca Juga

China Larang Impor tapi Biarkan Nelayan Melaut di Dekat Fukushima

“Di Tiongkok sendiri itu dilarang keras dan didenda sangat besar,” tutur Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan, praktik predatory pricing tersebut memang sementara menguntungkan konsumen, terutama yang berdaya beli rendah. Namun, hal tersebut dapat menurunkan tingkat produksi dalam negeri. 

Baca Juga

Sulit Bersaing dengan Produk Impor, Pemuda Perindo Minta Mendag dan Menkop Beri Pendampingan UMKM

Jika produksi dalam negeri lumpuh dan pengangguran meningkat, kata Teten, maka daya beli masyarakat akan semakin melemah. Hal itu mendorong pemerintah untuk mengatur perihal praktik jual-beli agar tak lagi menerapkan predatory pricing.

“Jadi semua harus paham bahwa inti ekonomi suatu negara kekuatannya pada produksi. Sayangnya, digitalisasi industri di kita belum maju seperti Tiongkok, sehingga produk kita belum berdaya saing,” ujar Teten.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi melarang TikTok menjadi platform socio commerce, sehingga tidak boleh lagi menjadi platform perdagangan online. Aplikasi milik Bytedance tersebut hanya diizinkan menjadi media sosial saja. Teten meyakini, pemisahan fungsi tersebut tak akan merugikan para penjual, terutama dari kalangan UMKM.

Editor: Puti Aini Yasmin