Meski Vaksinasi Covid-19 Lancar, Pemerintah Tetap Andalkan Pembatasan Pergerakan Massa

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan pemerintah akan terus melakukan pengetatan pergerakan massa guna mengurangi angka penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan membatasi pergerakan masyarakat saat liburan.

Pernyataan Erick tersebut, disampaikan seiring dengan berbagai kritik dan keluhan terkait kebijakan larangan mudik saat libur Idul Fitri 1442 H yang jatuh pada 13-14 Mei 2021. Pasalnya, saat ini program vaksinasi Covid-19 sudah berjalan, dan angka kasus Covid-19 di Indonesia juga terus menyusut.

Prabowo Bakal Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni di 2026

Dia mengakui, kebijakan tersebut memang tidak mengenakan. Meski demikian, pembatasan pergerakan massa tetap menjadi andalan pemerintah untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 dalam negeri, karena vaksinasi belum sepenuhnya efektif.

"Yang kurang mengenakan dari kebijakan pemerintah, ya liburan. Sekarang liburan terus dikurangi. Dan ini tidak lain untuk mengurangi perputaran masyarakat untuk bergerak," ujar Erick, Minggu (18/4/2021).

Video Penjelasan Presiden Joko Widodo terkait Larangan Mudik Lebaran 2021

Dia menjelaskan, upaya pembatasan massa yang dilakukan pemerintah memang dibarengi oleh proses vaksinasi nasional. Saat ini, total dosis vaksin Covid-19 yang telah disuntikkan mencapai 16.526.130 per Jumat (16/4/2021). Jumlah itu, terdiri dari 10.796.184 dosis pada vaksinasi tahap I dan 5.819.946 dosis tahap II.

"Alhamdulilah total vaksinasi ini sudah 16 juta, dimana, kurang lebih 11,526 juta vaksinasi pertama, 6 juta vaksinasi kedua. Apakah kita happy dengan situasi ini? Tidak, karena sekarang global reaction saling memproteksi vaksin-vaksin ini, ya kita juga menjadi terjepit, tapi alhamdulillah kita masih punya sekarang," ujar Erick.

Sementara itu, jumlah warga yang akan divaksin mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tetap berupaya agar vaksinasi nasional bisa dilaksanakan secara cepat.

"Itulah kenapa kita juga terus menekankan pemerintah tidak hanya melakukan impor vaksin, tetapi terus mencari jalan untuk terus (memproduksi) vaksin merah putih atau vaksin kerja sama swasta indonesia dan asing, yang juga sangat terbuka," tutur Erick.

Editor: Jeanny Aipassa