Mudik Dilarang, Kemenhub Pertimbangkan Sanksi bagi Pelanggar

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menegaskan kebijakan larangan mudik Lebaran tahun ini sudah final. Aturan teknis pengendalian transportasi akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan, aturan teknis itu tengah disusun, termasuk poin soal sanksi bagi nekat mudik.

Baca Juga

RUU Redenominasi Rupiah Masuk Prolegnas, Airlangga: Belum Dibahas 

“Pengendalian ini nanti kita tetapkan aturannya, kita sosialisasikan juga agar masyarakat dibuat paham apa konsekuensinya jika tetap melakukan mudik. Ada tidak berbasis hukum, tetapi ada juga yang berbasis hukum atau berupa sanksi-sanksi,” katanya, Selasa (6/4/2021).

Menurut Adita, koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) menjadi kunci utama supaya aturan larangan mudik berjalan efektif. Menurut dia, Kemenhub tak bisa berjalan sendiri.

"Pembatasan transportasi saja tidak cukup, perlu ada ketentuan yang lebih komplit dari hulu ke hilir agar pergerakan orang tetap bisa dikendalikan," ucapnya.

Adita mengatakan, Kemenhub mendukung upaya pengaturan kegiatan masyarakat. Dalam menyusun aturan, Kemenhub selalu berpedoman pada rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Untuk perjalanan misalnya, ketentuan yang diatur mengacu pada arahan Satgas.

“Kami mengatur dengan cara screening untuk memastikan orang yang betul-betul sehat, atau tidak berpotensi menularkan itu yang bisa menggunakan transportasi umum,” katanya.

Selain itu, dia juga mendorong aturan tersebut disosialisasikan secara masif. Seluruh pihak bersama-sama harus terlibat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarkaat.

“Kami juga perlu berkolaborasi dengan berbagai unsur yang mendorong pendekatan persuasif, melalui imbauan, edukasi, juga sosialisasi tentang perlunya membatasi pergerakan," ucapnya.

Editor: Rahmat Fiansyah