Muhammadiyah Pastikan bakal Reklamasi Lahan Bekas Tambang usai Resmi Terima Tawaran IUP

JAKARTA. iNews.id - Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, M Azrul Tanjung memastikan pihaknya akan mengutamakan aspek lingkungan apabila sudah resmi menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah. Hal ini karena aspek lingkungan menjadi bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup. 

"Majelis Lingkungan Hidup akan konsen pada lahan pascatambang seandainya Muhammadiyah menerimanya (tawaran)," ucap Azrul saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/7/024). 

Baca Juga

Jelang Libur Nataru, Penumpang Penerbangan Domestik di Bandara Soetta Melonjak 2 Persen

Dia juga menekankan bahwa pihaknya tidak menutup mata dengan adanya sekitar 2.000 lubang bekas tambang di Bangka Belitung yang hingga hari ini tidak pernah direklamasi.

"Ini tentu jadi perhatian kita," katanya.

Baca Juga

Muhammadiyah soal Isu Terima Izin Kelola Tambang: Tunggu Aja, Nanti Diumumkan

Sebelumnya, PP Muhammadiyah dikabarkan telah memutuskan untuk menerima izin usaha pertambangan atau IUP yang ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Azrul menyebut, sebelum menerima izin tersebut, pihaknya akan mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu.

"Ya, Muhammadiyah itu kenapa tidak melakukan atau menerima atau menolak secara langsung ya, karena banyak pertimbangan," kata Azrul saat dihubungi, Kamis (25/7/2024). 

Dia membeberkan, untuk memutuskan hal ini, Muhammadiyah juga sudah melakukan kajian-kajian secara mendalam secara berkali-kali. 

"Tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-kali dan tidak hanya intern Muhammadiyah tetapi juga melibatkan pihak luar misalnya pakar hukum dari berbagai kampus, pakar tambang dari berbagai kampus, pakar lingkungan hidup termasuk praktisi kita undang," katanya. 

Lebih lanjut, dari kajian-kajian tersebut, akhirnya Muhammadiyah memberikan lampu hijau terhadap tawaran tersebut. Namun katanya, pihaknya juga akan melihat lebih dahulu mana lahan yang akan diberikan oleh pemerintah

"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat, nah Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu untuk menerima. Tapi nanti tentu Muhammadiyah akan lihat lahan mana yang akan dikasih. Itu akan menimbulkan mudarat atau manfaat. Nah kita akan kaji lagi," tuturnya.

Azrul menjelaskan, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PP Muhammadiyah bahwa pembicaran ini akan dibawa dalam forum yang lebih besar. 

"Ya paling tidak agar warga Muhammadiyah khususnya memahami kenapa Muhammadiyah menerima. Jadi tidak serta-mata menerima," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama