JAKARTA, iNews.id - Bandara Kediri akan mulai dibangun April 2020. Pembangunan bandara baru di Jawa Timur tersebut ditargetkan selesai dalam dua tahun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan Bandara Kediri akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ditargetkan rampung April 2022.
SUN Energy Dorong Industri Tambang Terapkan Konsep Green Mining
"Dua tahun ini waktu yang cukup mengingat Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo selesai dibangun dalam waktu 18-19 bulan atau sekitar 1,5 tahun," katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2020).
Dia mengapresiasi kerja sama PT Gudang Garam Tbk selaku pihak swasta dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten terkait rencana pembangunan bandara itu. Proyek ini menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
"Artinya PT Gudang Garam akan mendapat konsesi, bisa 30 atau 50 tahun, ini merupakan hal yang patut dicontoh oleh daerah lain untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, Kediri, dan Gudang Garam," tuturnya.
Mantan direktur utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu memastikan seluruh persyaratan teknis pembangunan telah selesai. Ketersediaan lahan untuk akses dan menuju bandara serta drainase dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR dan pemda.
"Untuk drainase dan akses dan menuju bandara sedikit lagi kita selesaikan dalam waktu dekat, konsinyasi lahan sekitar 1,5 hektare," ucapnya.
Menhub menyebut, pengelolaan Bandara Kediri akan diserahkan kepada Gudang Garam untuk memilih Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Namun, untuk pengelolaan kontrol lalu lintas udara (air traffic control) tetap dilakukan Airnav Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto menambahkan, pembebasan lahan Bandara Kediri sudah mencapai 98,4 persen. Dia berharap seluruh tanah bisa segera dibebaskan sehingga groundbreaking bisa dilakukan tepat waktu April 2020.
Bandara Kediri rencananya dibangun dalam tiga tahap. Untuk tahap 1 diperkirakan menelan biaya investasi, termasuk pembebasan lahan, sebesar Rp9,2 triliun.
Editor: Rahmat Fiansyah
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku