Musibah KRI Nanggala, Perlu Evaluasi Anggaran Peremajaan Alutsista

JAKARTA, iNews.id - Musibah KRI Nanggala perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran alat utama sistem senjata (alutsista), terutama untuk peremajaan dan pemeliharaan.

Ekonom Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala, memicu berbagai spekulasi seputar anggaran alutsista. Sejumlah kalangan juga menyoroti peremajaan alutsista TNI, termasuk KRI Nanggala yang usianya sudah mencapai 40 tahun.

Mentan Optimistis Serapan Gabah 4 Juta Ton di 2026 Tercapai

Hidayat mengungkapkan, anggaran Alutsista saat ini mengalami ketimpangan antar matra. Dalam APBN 2020, alokasi anggaran alutsista untuk TNI Angkatan Darat (AD) sebesar Rp4,5 miliar, TNI Angkatan Laut (AL) Rp4,1 miliar, dan TNI Angkatan Udara (AU)Rp2,1 miliar.

"Selain ketimpangan antar matra, alokasi peremajaan alutsista dibandingkan komponen lain alutsista juga terbilang kecil. Total alokasi alutsista sebesar 10,7 miliar dealnya masing-masing matra memiliki anggaran peremajaan alutsista sekitar Rp45-50 miliar pertahun atau total 135-150 miliar," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Dia mengungkapkan, upaya peremajaan alutsista nasional memang mahal. Oleh karena itu diperlukan langkah kreatif dari pengambil kebijakan pertahanan saat ini, salah satunya melalui aktivasi BUMN pertahanan yang masif.

“Untuk meremajaan alutsista nasional, Indonesia perlu mengaktivasi kemampuan BUMN Pertahanan. Saat ini, pemerintah berencana membangun program kemandirian sistem pertahanan melalui pembentukan holding BUMN pertahanan. Holding ter-sebut meliputi lima BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, PT Pindad, PT PAL dan PT Dahana.” kata Hidayat

Dia menilai, holding BUMN pertahanan masih sangat lamban implementasinya. Adapun, jolding BUMN pertahanan tersebut masih dalam bentuk blueprint yang belum dilaksanakan.

Kelambanan tersebut karena rendahnya kemampuan BUMN pertahanan dalam menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Padahal bila Holding BUMN Pertahanan bisa diimplementasikan cepat, Peremajaan Alutsista Indonesia akan lebih murah dan lebih cepat sehingga sistem pertahanan mandiri dan kuat dapat terwujud,” tutur Hidayat.

Editor: Jeanny Aipassa