Negara Penghasil Mulai Proteksi Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Kita Masih Punya Stok

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan saat ini negara-negara penghasil vaksin Covid-19 mulai melakukan proteksi dan membatasi permintaan dari luar negeri.

Menurut dia, hal itu membuat posisi negara-negara yang bukan produsen vaksin Covid-19 mulai terjepit, termasuk Indonesia. Meski demikian, Erick mengungkapkan posisi Indonesia masih cukup baik karena sudah terlebih dahulu melakukan kerja sama untuk stok vaksin Covid-19.

Perkuat Subtitusi Impor, 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Dieksekusi 2026

Saat ini, total dosis vaksin Covid-19 yang telah disuntikkan mencapai 16.526.130 per Jumat (16/4/2021). Jumlah itu, terdiri dari 10.796.184 dosis pada vaksinasi tahap I dan 5.819.946 dosis tahap II.

"Alhamdulilah total vaksinasi ini sudah 16 juta, dimana kurang lebih 11,526 juta vaksinasi pertama, 6 juta vaksinasi kedua. Apakah kita happy dengan situasi ini? Tidak, karena sekarang global reaction saling memproteksi vaksin-vaksin ini, ya kita juga menjadi terjepit, tapi alhamdulillah kita masih punya (stok, red) sekarang," kata Erick, di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Dia menjelaskan, jumlah warga yang akan divaksin mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tetap berupaya agar vaksinasi nasional bisa dilaksanakan secara cepat.

Namun melihat reaksi global khususnya dari negara-negara penghasil vaksin yang mulai melakukan proteksi, Erick mengatakan, pemerintah berupaya untuk segera memproduksi vaksin merah putih.

"Itulah kenapa kita juga terus menekankan bahwa pemerintah tidak hanya melakukan impor vaksin, tetapi terus mencari jalan untuk terus (memproduksi) vaksin merah putih atau vaksin kerja sama swasta indonesia dan asing, yang juga sangat terbuka," tutur Erick.

Dia mengungkapkan, meski saat ini pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berjalan lancar, pemerintah akan terus melakukan pengetatan pergerakan massa guna mengurangi angka penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan membatasi pergerakan masyarakat saat liburan.

Pernyataan Erick tersebut disampaikan seiring dengan berbagai kritik dan keluhan terkait kebijakan larangan mudik saat libur Idul Fitri 1442 H yang jatuh pada 13-14 Mei 2021.

Dia mengakui, kebijakan tersebut memang tidak mengenakan. Meski demikian, pembatasan pergerakan massa tetap menjadi andalan pemerintah untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19 dalam negeri, karena vaksinasi belum sepenuhnya efektif.

"Yang kurang mengenakan dari kebijakan pemerintah, ya liburan. Sekarang liburan terus dikurangi. Dan ini tidak lain untuk mengurangi perputaran masyarakat untuk bergerak," ujar Erick.

Editor: Jeanny Aipassa