Negosiasi Blok Masela Tak Kunjung Tuntas, Menteri ESDM Sebut Shell Tak Bertanggung Jawab

JAKARTA, iNews.id - Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyebut Shell tidak bertanggung jawab dalam proses negosiasi pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela sebesar 35 persen kepada PT Pertamina (Persero) yang hingga kini tak kunjung tuntas.

Terkait dengan itu, pemerintah akan kembali meninjau rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Blok Masela. Pasalnya, keterlambatan proses ini semakin merugikan Indonesia.

Baca Juga

Inalum Proyeksikan Konsumsi Almunium Bakal Melonjak 600 Persen, Ini Pemicunya

"Ya kan kalau dalam 5 tahun tidak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (kembali menjadi milik negara). Inikan sudah berapa tahun itu sejak 2019 sampai 2023 sudah 4 tahun. Makanya kita sudah mengingatkan nih, juga sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia. Nah kita tidak mau hal ini terjadi," kata Arifin, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Hingga saat ini, lanjutnya, hanya Inpex yang masih memiliki kesungguhan untuk tetap mengelola harta karun yang terletak di Maluku tersebut.

"Inpex ada kesungguhannya, tapi tidak tahu Shell ini sudah mundur tidak bertanggung jawab. Kalau mau mundur dari dulu saja sebelum POD," ungkap Arifin.

Menteri ESDM menjelaskan, apabila hingga 2024 negosiasi ini tak kunjung selesai, maka pemerintah membuka opsi untuk melakukan lelang ulang proyek minyak dan ags (migas) jumbo tersebut, termasuk hak partisipasi sebesar 65 persen yang dimiliki oleh Inpex Corporation Ltd, perusahaan asal Jepang.

"(Sampai sekarang) Inpex masih full komitmen, tapi kan sudah 4 tahun. Bayangkan saja sejak 2019 kita kasih POD 1 yang membantu keekonomian Masela ini, 2020 tiba-tiba Shell mundur. Dari mundur itu sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kalau mau mundur dari dulu saja sebelum POD," ujar Arifin.

Terkait adanya potensi Pertamina dapat lebih murah atau bahkan gratis untuk mengelola Blok Masela, Arifin mengungkapkan pemerintah akan menelaah hal itu secara hukum. Saat ini, ia hanya mengaku kebingungan akan alasan Shell masih menahan dan tidak segera melepaskan haknya yang sudah dijanjikan sejak 2020 lalu.

"Ada apa sih? harusnya kalau sudah tidak mau ya sudah serahkan aja kan," tutur Menteri ESDM.

Editor: Jeanny Aipassa