Pasokan Minim, Kuota Premium Ditambah Jadi 12,6 Juta KL

JAKARTA, iNews.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan akan mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) penugasan jenis Premium yang harus disalurkan PT Pertamina (Persero) menjadi 12,6 juta kiloliter (KL).

Keputusan ini menyusul adanya kelangkaan Premium di sejumlah daerah karena minimnya pasokan.

Korsel Akan Tutup Semua Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara pada 2040

Ketua BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan akan ada tambahan kuota sebesar minimal 5,1 juta KL di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Angka ini mengacu para realisasi premium tahun 2017 yang berada di kisaran angka tersebut.

"Belum tahu (angka pastinya), itu harus sidang komite nanti. Sidang komite akan rapat," ujar Ifan di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (9/4/2018).

Sebelum menambah kuota pasokan BBM premium, pihaknya berencana memanggil Pertamina untuk melihat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan konsumsi BBM. Sebab, biasanya jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada peningkatan konsumsi masyarakat.

"Artinya minimal segitu. Kalau tambah pertumbuhan ekonomi dan sebagainya nanti kita lihat lagi," ucapnya.

Ia mengatakan, langakanya premium disebabkan Pertamina melihat sedikitnya realisasi penggunaan premium pada tahun 2017 yang hanya 7,5 juta kl dari kuota 12 juta kl. Untuk itu, Pertamina memutuskan untuk mengurangi pasokan di tahun ini menjadi 7,5 juta kl.

"Intinya pemerintah meminta yang sudah ditugaskan harus disalurkan. Sudah jelas kan ada 7,5 juta yang disalurkan," kata dia.

Saat ini pihaknya masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang sudah berada di tangan presiden. Selain itu juga revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Nanti tunggu perpresnya dulu dong. Perpresnya diubah JBKP (jenis BBM khusus penugasan) itu termasuk seluruh NKRI baru nanti BPH mesti melaksanakan sidang komite untuk melakukan tambahan penugasan di wilayah Jamali," kataya.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari BPH Migas memang terjadi pengurangan pasokan di beberapa wilayah. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen sesuai arahan Presiden untuk menjaga pasokan Premium demi menjaga daya beli masyarakat.

"Ini sudah kita lihat datanya, dan datanya ada. Kami sudah berkunjung ke beberapa daerah dan benar kekurangan pasokan premium," katanya.

Editor: Rahmat Fiansyah