Pembubaran 8 BUMN Ditarget Selesai Semua di 2029, Ini Daftarnya

JAKARTA, iNews.id - PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menargetkan pembubaran atau penjualan aset 8 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selesai di 2029. Hal itu setelah pemerintah memutuskan melikuidasi perusahaan plat merah tersebut.

Menurut Direktur Investasi, Ridha Farid Lesmana proses penyelesaian aset delapan perusahaan pelat merah mulai dilakukan pascapenerbitan Peraturan Pemerintah (PP) ihwal pembubaran BUMN pada 2023 lalu. 

Baca Juga

Indonesia Berpeluang Besar Jadi Produsen Utama Alat Olahraga Global

"Untuk roadmap penanganan BUMN yang dalam proses pembubaran ada delapan BUMN. (Pemberesan aset) ini sejak diterbitkan PP pembubaran tahun 2023," kata Ridha saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panja Komisi VI DPR RI, Selasa (24/6/2024). 

Adapun, delapan BUMN yang sudah dibubarkan dan masuk dalam proses pemberesan aset di antaranya, PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau KKA, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Istaka Karya (Persero)

Baca Juga

Danareksa Sebut Ada 4 BUMN yang Berpeluang Sehat, Siapa Saja?

Lalu, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN, PT Industri Sandang Nusantara (Persero) atau ISN, PT PANN Multi Finance, hingga PLN Batubara. 

Ridha mencatat, pemberesan aset ISN bakal rampung di 2029 atau 6 tahun sejak PP pembubaran dikeluarkan, KKA diproyeksi selesai 4 tahun mendatang, Industri Gelas di 2028. Sedangkan, Istaka Karya dan Merpati tiga tahun ke depan. 

Baca Juga

Bos Danareksa Lapor ke DPR Masih Ada BUMN yang Sakit-sakitan

"ISN di 2029 atau 6 tahun sejak PP, KKA tahun 2028, Industri Gelas 2028, Istaka dan Merpati 2027, PANN Persero masih dalam proses untuk pengusulan PP,” tutur dia.

Terkait aset PANN, lanjut Ridha, sudah dibahas di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dia memastikan, hasil penjualan sebagian aset digunakan untuk melunasi utang atau kewajiban delapan BUMN yang dimaksud. Sebagian lainnya akan diserahkan kepada negara selaku pemegang saham. 

“Beberapa tahapan yang sedang dilakukan, apakah itu penjualan aset, gimana verifikasi kewajiban kreditur. Dan juga penyelesaian kewajiban kreditur dari penjualan aset, dan pengembangan sisa aset kepada negara,” ucapnya. 

“Terakhir pencabutan NPWP dan badan hukum ketika selesai kewajiban-kewajibannya kepada krediturnya," ujar Ridha.

Editor: Puti Aini Yasmin