Pemerintah Akan Bedakan Tarif KRL untuk Si Kaya dan Miskin, YLKI Respons Begini

JAKARTA, iNews.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan tanggapan terkait rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan menyesuaikan skema pemberian subsidi public service obligation (PSO) untuk tarif KRL. Dengan subsidi itu, tarif KRL antara orang kaya dan miskin nantinya akan berbeda. 

Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi menilai rencana tersebut merupakan ide yang konyol atau tidak masuk akal.

Baca Juga

ICCES 2025 Tekankan Urgensi Ekonomi Sirkular untuk Pembangunan Berkelanjutan

“Jadi wacana pembedaan tarif KRL atas dasar status sosial ekonomi penumpang KRL ini ide yang absurd,” katanya, Jumat (30/12/2022). 

Menurut Tulus, subsidi untuk angkutan umum, apalagi angkutan umum massal seperti KRL merupakan subsidi yang paling tepat sasaran. 

Baca Juga

Tarif KRL Akan Dibedakan, Kemenhub Kaji Opsi Pisahkan Kartu Perjalanan

“Kalau subsidi pada tarif KRL dibilang tidak tepat sasaran, lalu mau disebut apa subsidi Rp80 juta pada pengguna mobil listrik?” ujarnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, seharusnya pemerintah berterima kasih kepada masyarakat karena memilih angkutan umum, terutama kepada mereka yang 'berdasi' alias orang kaya karena telah meninggalkan mobilnya dan beralih ke angkutan umum, baik KRL ataupun Transjakarta.

Baca Juga

Menhub Pastikan Tarif KRL Tak Naik di 2023, tapi Ada Pemberlakuan Subsidi Tepat Guna

“Yang artinya, mereka telah berkontribusi mengurangi kemacetan, polusi, risiko lakalantas dan bahkan mengurangi subsidi BBM itu sendiri,” ucap Tulus. 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebelumnya menegaskan tidak ada kenaikan tarif KRL hingga tahun depan. Namun akan ada pemberlakuan subsidi tepat guna pada pertengahan 2023.

"Insya Allah sampai tahun 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Jadi yang sudah berdasi bukan apa-apa ya, (berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi)," katanya. 

Editor: Jujuk Ernawati