Pemerintah Godok 2 Skema Pembiayaan Baru untuk Rampungkan 95 PSN

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah menggodok dua skema pembiayaan baru untuk menyelesaikan 95 Proyek Strategis Nasional (PSN). Saat ini pemerintah telah menyusun daftar 204 proyek yang ditetapkan sebagai PSN.

Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Bidang Perekonomian Wahyu Utomo hingga akhir 2023 lalu, secara kumulatif 190 PSN sudah rampung dan sebagian tengah dikerjakan.

BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di Oktober 2025

Saat ini masih terdapat 95 proyek lagi yang belum dibangun. Wahyu mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden yang mengatur 2 skema pembiayaan baru untuk mengerjakan Proyek Strategis Nasional. Sehingga pengerjaan proyek tidak lagi hanya mengandalkan KPBU, investasi langsung, maupun APBN/D.

"Ke depan pembiayaan kita tidak bisa bergantung APBN atau APBD, kita dorong menggunakan KPBU, kita akan dorong pengelolaan aset terbatas, dan beberapa pembiayaan yang kita sedang tunggu Perpresnya," ujar Wahyu Utomo di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Jumat (9/2/2024).

12 Proyek Dicoret dari PSN 2024, Berikut Daftarnya

Pada kesempatan tersebut, Wahyu Utomo menjelaskan ke depan pengelolaan aset yang sudah rampung terbangun atau brownfield project bakal dioptimalkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk proyek-proyek baru.

"Pengelolaan infrastruktur ini yang kita kerjasamakan dengan swasta, jadi swasta tidak mau dari 0, sudah ada barangnya, itu kita hitung hitungan perkiraan pendapatan selama pengelolaan sekian tahun. Nah itu yang nanti jadi modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur," tutur dia.

Sandiaga Uno Sebut Kecamatan Kronjo Spesial, Pembangunan PSN Disiapkan

Kedua adalah skema Land Value Capture (LVC), yaitu mekanisme yang menggunakan sebagian dari peningkatan nilai ekonomi secara proporsional atas lahan tempat aktivitas atau kebijakan investasi pemerintah sebagai tambahan pendanaan diluar model pembiayaan oleh pemerintah (government-pays) atau pembiayaan oleh pengguna (user-pays).

"Kalau mana yang lebih menarik, ini kita belum melihat, tentu namanya swasta punya keahlian untuk menimbang apakah masuk di brownfield atau greenfield, karena risiko keuda project tersebut berbeda-beda, tergantung pada swastanya juga," ucap Wahyu.

Editor: Puti Aini Yasmin