Pemerintah Guyur 1,2 Miliar Liter Minyak Goreng di Pasaran, Ekonom: Awas Salah Sasaran

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berencana mengguyur 1,2 miliar liter minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000 per liter selama 6 bulan ke depan. Meski demikian, Ekonom mewanti-wanti agar proses distribusinya tidak salah sasaran.

"Meski subsidinya lebih baik di minyak goreng kemasan dibanding minyak goreng curah, tapi awas jangan salah sasaran," ujar Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (6/1/2022).

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Ramai Pengunjung, Hadirkan Lebih dari 100 Tenant Kuliner

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa akan menggelontorkan dana sebesar Rp3,6 triliun untuk menutup selisih harga minyak goreng yang ditetapkan dengan HET Rp14.000 per liter guna menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut harga minyak goreng di tingkat konsumen seharga Rp 14.000 per liter itu akan diberlakukan selama 6 bulan dan bisa diperpanjang, setelah evaluasi pada Mei 2022. Adapun volume minyak goreng yang siap diguyurkan selama 6 bulan adalah 1,2 miliar liter.

Bhima mengungkapkan, bisa saja minyak goreng sederhana yang dijual di pasaran, disubsidi pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, malah dimanfaatkan oleh pembeli kalangan menengah.

"Ini artinya terjadi migrasi dari kemasan yang mahal ke kemasan yang lebih rendah harganya," ujar Bhima.

Tak hanya itu, Direktur Celios ini juga menyebut pemanfaatkan momentum bisa terjadi di kelompok pelaku usaha makanan skala besar. Padahal yang sebenarnya sasaran subsidi ini untuk masyarakat kalangan bawah. Karena mereka lah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut.

Di samping itu, selain persoalan pengawasan, ia ragu dengan subsidi minyak goreng kemasan sederhana ini bisa berlaku sampai akhir tahun. Sebab, kamampuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) terbatas.

"Selain pengawasan, belum dipastikan juga apakah subsidi ini berlaku sampai akhir tahun, mengingat kemampuan BPDP KS juga terbatas," tutuR Bhima.

Dia mengatakan, sejauh ini problem masalah utama mahalnya harga minyak goreng ada di hulu yaitu bahan baku CPO yang meningkat signifikan dalam 1 tahun terakhir.

Maka menurutnya, solusi DMO (Domestic Market Obligation) CPO jauh lebih tepat dibanding subsidi minyak goreng di hilir.

"Dengan DMO ada kepastian pasokan dan harga bagi produsen minyak goreng, khususnya perusahaan yang tidak terintegrasi dengan perkebunan sawit," ungkap Bhima.

Di samping itu semua, Bhima tetap mengapresjasi keputusan pemerintah untuk memberikan subsidi minyak goreng kemasan sederhana. Namun tetap, ia menekankan bahwa solusi tersebut sifatnya hanya sementara.

Editor: Jeanny Aipassa