Pemerintah Jajaki Kerja Sama dengan China Kelola Limbah Elektronik

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Indonesia dan China tengah menjajaki kerja sama dalam upaya pengelolaan limbah yang berasal dari alat elektronik (e-waste) dan bahan pencemar organik yang persisten (Persistent Organic Pollutants/POPs). Kerja sama ini dinilai untuk mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Salah satu langkah strategis di dalam 10 agenda prioritas roadmap tersebut, yakni mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Di samping itu, industri elektronika merupakan salah satu dari lima sektor prioritas yang dipilih untuk mengimplementasikan revolusi industri 4.0 di Indonesia” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Ngakan Timur Antara lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (29/6).

Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih Dua Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025

Pernyataan Ngakan itu disampaikan usai bertemu dengan Delegasi Pemerintah China yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri, Kementerian Ekologi dan Perlindungan Lingkungan China, Chen Liang di Bogor, Rabu (27/6/2018).

“Ini merupakan kunjungan balasan mereka, setelah kami melakukan kunjungan kerja ke China pada Oktober tahun lalu,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Assistant Country Director United Nations Development Programme (UNDP) China, Wan Yang. Sedangkan dari Indonesia, hadir Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Senior Programme Manager UNDP Indonesia, Anton Sri Probiyantono.

Menurut Ngakan, pertemuan ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman baik secara teknis maupun manajerial, seperti mengenai kerangka hukum dan regulasi pendukung dalam pengelolaan e-waste dan POPs.

Selain itu, kegiatan tersebut juga berupa kunjungan industri pengelola Limbah Bahan Beracun Berbahaya (LB3), yaitu PT Teknotama Lingkungan Internusa (TLI) dan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi). Ngakan berharap melalui kunjungan itu diperoleh gambaran umum mengenai green supply chain pengelolaan e-waste dan POPs, desain ekologi, dan teknologi pemanfaatan yang komprehensif diIndonesia.

“Pada akhirnya, diharapkan dalam kegiatan ini juga dapat terjalin kerja sama yang intensif dan saling menguntungkan bagi semua pihak,” lanjutnya.

Berdasarkan studi bersama United Nations University (UNU), The International Telecommunication Union (ITU) dan the International Solid Waste Association (ISWA) yang dituangkan dalam laporan The Global E-Waste Monitor 2017, bahwa pada tahun 2016 dihasilkan 44,7 juta metric ton (Mt) e-waste atau 6,1 kg per kapita dan hanya 20 persen atau 8,9 Mt yang didaur ulang dengan pengelolaan yang benar dan tepat.

“Padahal jika dikelola dengan tepat dan benar melalui pendekatan circular economy, nilai total global e-waste tersebut diperkirakan dapat mencapai 55 miliar Euro. Khusus untuk telepon selular saja, pada tahun 2016, diperkirakan total nilai limbah telepon selular mencapai 9,4 miliar euro,” ujar Ngakan.

Apalagi, semakin meningkatnya permintaan pasar terhadap produk telekomunikasi dan telematika sebagai dampak dari cepatnya perkembangan teknologi di era digital global saat ini membuat pengelolaan e-waste dan POPs menjadi sesuatu yang sangat krusial.

Studi tersebut juga menyebutkan bahwa rata-rata e-waste yang dihasilkan oleh Indonesia mencapai sekitar 4,9 kg per kapita. Angka tersebut tergolong rendah rendah jika dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 8,8 kg per kapita atau Singapura sebanyak 17,9 kg per kapita.

“Walaupun demikian, dengan semakin tingginya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia dan ledakan bonus demografi usia produktif di beberapa tahun mendatang, tentunya akan ikut mengerek naik angka tersebut, dan pengelolaan e-waste yang tepat dan benar serta penataan regulasi e-waste menjadi hal yang sangat penting,” katanya.

Editor: Rahmat Fiansyah