Pemerintah Kaji Ulang Proyek Strategis Nasional, Ada yang Terancam Dicabut

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) sedang mengkaji ulang pembangunan infrastruktur yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Deputi Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan saat ini pihaknya tengah mengkaji ulang kajian tersebut untuk menilai perkembangan dari pembangunan infrastruktur yang masuk PSN. 

Baca Juga

Pangan Biru; Renjana Bangsa Pelaut yang Lama Tersesat di Darat

Hal itu, lanjutnya, disebabkan beberapa PSN saat ini masih terkendala dari sisi pembebasan lahan sehingga menghambat progres pembangunannya.

"Masih direview minggu ini (poyek berpotensi dicabut status PSN-nya) dan akan dilaporkan ke pak Menko (Airlangga)," ujar Wahyu Utomo saat dihubungi MNC Portal, Senin (29/5/2023).

Baca Juga

58 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp420 Triliun Ditargetkan Selesai 2024

Ditemui secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menjelaskan masalah pembasahan lahan menjadi isu utama dalam proyek pembangunan. 

Terkait dengan itu, lanjutnya, Kementerian PUPR akan mengalihkan proyek-proyek yang dinilai progresif ke proyek-proyek yang punya potensi tinggi untuk dapat segera diselesaikan.

Baca Juga

Proyek Strategis Nasional Waduk Krueng Kerto Aceh, Biaya Pembangunan Rp2,68 T

"Misalnya kalau bendungan, ini kan ada masalah tanah, alih fungsi misal dari hutan produksi ke hutan lindung, itu kan butuh waktu, kalau itu diperkirakan dengan pengalihan lahan itu tidak terkejar tahun ini, maka anggarannya dialihkan ke proyek yang sifatnya lebih progresif," ujar Endra.

Sehingga apabila ada pembangunan infrastruktur yang juga masuk dalam daftar PSN namun progres pembangunannya dinilai memakan waktu yang lama dan diperkirakan melenceng dari target, maka Kementerian PUPR akan melakukan rekomposisi terhadap proyek tersebut.

"Misalnya ada suatu proyek yang tersendat, misal diperkirakan sampai akhir tahun ini tidak akan selesai, kita pakai ke proyek PSN lain yang kemungkinan penyelesaiannya lebih besar karena tidak ada masalah tanah atau alih fungsi status lahan," ungkap Endra.

Jika kendala itu yang ditemui, Kementerian PUPR akan  melakukan rekomposisi. "Artinya outputnya sama tetapi dipindahkan dari bendungan a ke bendungan B, karena bendungan B ini dinilai lebuh cepat penyelesaiannya dari bendungan A,"tutur Endra.

Editor: Jeanny Aipassa