Pemerintah Pantau Rencana Bisnis Hyundai di Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah RI memantau aksi korporasi yang dilakukan raksasa otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Co di Indonesia.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menanggapi enteng soal kabar Hyundai yang berencana membangun pabrik di Indonesia. Dia mengaku pemerintah siap mendukung jika memang Hyundai akan membuat mobil lokal di Indonesia.

Kementan Siapkan 4 Juta Dosis Vaksin PMK di 2026, Jabar Jadi Prioritas

"Ya kalau corporate discussion silakan saja. Pastinya tanya Hyundai saja.(Pemerintah) belum pernah menerima surat secara resmi," ujarnya usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Menperin mengatakan, pemerintah telah menawarkan berbagai insentif kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, termasuk pembebasan pajak (tax holiday) hingga puluhan tahun.

"Kita kan insentif semua yang ada saja, insentif tax holiday dan yang lain. Kalau tax holiday kan bukan ekslusif untuk perusahaan tapi itu berlaku untuk semua," kata dia.

Hyundai dikabarkan sudah bertahun-tahun melakukan studi kelayakan untuk membangun pabrik di Indonesia. Pada awal tahun ini, Reuters melaporkan Indonesia dan Vietnam menjadi dua nama negara yang mengerucut sebagai basis produksi perusahaan otomotif yang berbasis di Seoul itu.

Namun belakangan, Hyundai dilaporkan Reuters akan mengirim mobil produksi di China ke Asia Tenggara. Pasalnya, nilai penjualan mobil Hyundai di negara Tirai Bambu itu anjlok hingga 40 persen pada Juli lalu.

Hyundai bersama Kia Motors Corp yang merupakan produsen mobil dengan penjualan terbesar ketiga di China harus merasakan pil pahit karena penjualan mobilnya hanya 30.018 unit pada Juli lalu. Kendati demikian, sepanjang Januari-Juli 2018 jumlah penjualan mobil Hyundai di China masih tumbuh 17 persen.

Laporan yang keluar pada 29 Agustus itu membuat pemerintah menginisiasi rapat koordinasi. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat tersebut bersama dengan Menperin dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Perwakilan Hyundai di Indonesia yang diundang absen dalam rapat tersebut.

Menperin mengatakan, pemerintah sudah mengantisipasi rencana ini sesuai memperkuat pelaksanaan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai aspirasi produsen otomotif nasional.

"Banyak perusahaan komponen dalam negeri meminta agar diberlakukan SNI (Standar Nasional Indonesia) secara lebih ketat, karena bisa mengurangi impor," ujarnya.

Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur itu mengatakan, TKDN penting untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Semua negara, kata dia, juga akan menerapkan kebijakan yang sama untuk memperkuat industri masing-masing.

Menperin menyebut, struktur industri otomotif di Indonesia sehingga menjadi prioritas pemerintah. Banyak perusahaan asing yang tertarik untuk berinvestasi Indonesia.

"Bicara industri otomotif sekarang ini beberapa industri strukturnya sudah dalam, termasuk industri kemarin dari investor China, itu investasinya besar dan dengan vendor," kata dia.

Dua perusahaan otomotif China saat ini sudah membangun pabrik di Indonesia, yaitu Wuling dan DFSK.

Editor: Rahmat Fiansyah