Pemerintah Perlu Bangun 1,5 Juta Rumah per Tahun untuk Tekan Backlog hingga 2045

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menuturkan, pemerintah perlu menyalurkan 1,5 juta unit rumah setiap tahunnya untuk mengatasi backlog hingga tahun 2045. Pasalnya, saat ini angka backlog perumahan di Indonesia telah menembus 12,7 juta. 

Artinya, masih ada 12,7 juta orang yang belum memiliki hunian di samping jumlah populasi yang terus meningkat.

Baca Juga

KKP Bidik Transaksi Rp132 Miliar dalam Pameran FIE 2025 Paris

"Susenas 2021 ada 12,71 juta, itu totalnya. Lalu, ada tambahan tiap tahun keluarga baru 740.000 tiap tahun, di luar rumah tidak layak huni, itu backlog hunian yang tidak punya rumah," ujar Herry TZ dalam media briefing di Kantor DJPI Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Herry menambahkan, salah satu visi Indonesia tahun 2045 adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dari sisi pendapatan per kapita maupun kepemilikan rumah. Maka dari itu, untuk menutup backlog kepemilikan rumah perlu percepatan penyaluran rumah untuk masyarakat dan tentunya harus terjangkau.

Baca Juga

Ciputra Group Akan Bangun Perumahan hingga Hotel di IKN

Sedangkan, Herry menyebut setiap tahunnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) paling tidak hanya mampu disalurkan kepada 220.000 unit perumahan. Angka ini masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertambahan populasi setiap tahunnya yang tembus 740.000 orang.

Baca Juga

Kredit dan Pembiayaan BRI Capai Rp1.180 Triliun di Kuartal I 2023

"Lalu bagaimana tahun 2045? Mau tidak mau jumlahnya harus kita tingkatkan, itungan saya itu 1,5 juta (unit rumah) setiap tahun, kalo 1,5 juta berapa (anggaran) yang harus kita sediakan," tuturnya.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah terus mendorong kepada swasta maupun BUMN untuk mempercepat mengatasi backlog. Baik dari sisi penguatan suplai maupun kemudahan akses pembiayaan perumahan kepada masyarakat. 

"Terhadap backlog ini harus dilakukan segala cara, dalam arti gimana kita scale up programnya, gimana skema nanti bisa memberikan leverage yang lebih besar, masih terus digodog, terutama bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama