Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Penumpang WNA Whoosh Tembus 335.681 hingga Oktober 2025, Didominasi Warga Malaysia
Advertisement . Scroll to see content

Pemerintah Pinjam Rp8,3 Triliun untuk Proyek Kereta Cepat, Stafsus Menteri BUMN: Bukan Utang Negara

Sabtu, 18 Februari 2023 - 07:39:00 WIB
Pemerintah Pinjam Rp8,3 Triliun untuk Proyek Kereta Cepat, Stafsus Menteri BUMN: Bukan Utang Negara
Kereta Cepat Jkarta-Bandung. (Foto: dok iNews)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Kementerian BUMN menyatakan pengajuan pinjaman pemerintah sebesar 550 juta dolar AS atau setara Rp8,3 triliun untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bukan menjadi utang negara. 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan utang yang diajukan kepada China Development Bank (CDB) 
tersebut akan tercatat sebagai utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pasalnya, pinjaman tersebut digunakan untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp 18,2 triliun. 

"Jadi utang KCIC, konsorsium," ungkap  saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (17/2/2023).

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, Kementerian BUMN masih bernegosiasi dengan China Development Bank terkait pinjaman (loan) tersebut. 

"Nah nanti porsi yang kita butuhkan sekitar 550 juta dolar AS pinjamannya sedang kita ajukan ke CDB," ujar Tiko. 

Selain bersumber dari utang, pembengkakan biaya KCJB juga akan ditambal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75 persen cost overrun ditutupi menggunakan pinjaman. 

Sementara, 25 persen dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp 3,2 triliun. 

Tiko menjelaskan, porsi ekuitas sebesar 25 persen sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.

"Jadi porsi ekuitas 25 persen itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tutur Tiko.

Editor: Jeanny Aipassa

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut