Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang ke Pupuk Indonesia, Erick Thohir Putar Otak 

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir putar otak agar pemerintah tak lamban melunasi utang ke PT Pupuk Indonesia (Persero). Utang tersebut terkait dengan kurang bayar pupuk bersubsidi tahun berjalan. 

Hal ini disampaikan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi. Dia mengatakan Erick tengah mencari mekanisme terbaik agar piutang perseroan tahun ini segera dibayarkan pemerintah. 

Baca Juga

Pengusaha Garmen Minta Pemerintah Tak Tetapkan Upah Minimum bagi Industri Padat Karya

Erick Thohir, kata Rahmad, tak ingin bila kurang bayar pupuk bersubsidi ditunda hingga bertahun-tahun. Sebab, hal ini akan berdampak pada arus kas cash flow perusahaan. 

"Nah itu, yang kita coba atas dorongan pak Menteri BUMN, itu gimana caranya kurang bayar itu tidak tertunda sampai bertahun-tahun, ini sedang dicarikan mekanisme supaya kurang bayarnya dalam hitungan bulanan," ucap Rahmad saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (28/9/2023).

Baca Juga

Erick Thohir Tunjuk Rahmad Pribadi Jadi Dirut Pupuk Indonesia

Total utang pemerintah yang belum dibayarkan kepada Pupuk Indonesia hampir mencapai Rp30 triliun. Jumlah itu merupakan keterlambatan pembayaran pupuk bersubsidi selama beberapa tahun.

Baca Juga

Penemuan Stok Pupuk di Gudang Sergai Bakal Dilaporkan ke KPPU, Ini Kata PT Pupuk Indonesia

Rahmad menyebut nominal kurang bayar pupuk bersubsidi sejak 2020-2022 mencapai Rp16,7 triliun. Angka itu di luar dari nominal kurang bayar tahun berjalan saat ini.

Meski demikian, Pupuk Indonesia sudah menerima komitmen pembayaran dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Di mana, otoritas akan melunasi utangnya sebesar Rp16,7 triliun pada tahun ini, yang merupakan kurang bayar periode 2020-2022.

Sementara, sisa utang pemerintah akan dibayarkan pada masa-masa mendatang, termasuk utang tahun berjalan.

"Jadi ini Alhamdulillah, itu hampir dari Rp30 triliun kurang bayar, yang tahun-tahun sebelumnya, sebesar Rp16,7 triliun segera dibayarkan (2023). Jadi memang setiap tahun kurang bayar istilahnya, karena kita ada tagihan itu, memang ada yang kurang bayar. Dari tahun-tahun sebelumnya ada yang kurang bayar," tutur dia.

Kementerian Keuangan, kata Rahmad, sudah menyiapkan anggaran saat ini. Setelah kesiapan administratif proses pembayaran pun segera dilakukan. 

Editor: Puti Aini Yasmin