Pendapatan Bisnis Alutsista RI Masih Rendah, Ini Dua Kendalanya

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Bobby Rasyidin mengungkapkan ada dua kendala yang menyebabkan pendapatan bisnis Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) RI masih rendah dibandingkan negara lain.

"Pendapatan bisnis alutsista dalam negeri rata-rata mencapai Rp14,5 triliun per tahun. Sementara industri pertahanan di negara lain bisa meraup Rp800 triliun hingga Rp900 triliun per tahun. Jadi pendapatan alutsista kita masih rendah, bahkan jauh tertinggal dari negara lain," kata Bobby, di Jakarta, Senin (17/5/2021).

Pacu Produksi Migas, Petrogas Tajak Sumur Eksplorasi di WK Kepala Burung Papua

Menurut dia, dua kendala yang menyebabkan pendapatan alutsista Indonesia rendah adalah ketidakpastian pembelian alutsista jangka panjang dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan perubahan standarisasi alutsista.

Boby mengungkapkan, ketidakpastian pembelian alutsista jangka panjang dari Kemenham, menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan industri pertahanan Indonesia, dalam hal ini Len Industri, sebagai BUMN Pertahanan.

Meski demikian, lanjutnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto kini sedang memperbaiki skema pengadaan dan pembelian alutsista TNI dari BUMN Pertahanan tersebut.

"Ketidakpastian pembelian alutsista jangka panjang dari Kemenhan menjadi PR (pekerjaan rumah) besar yang sedang diperbaiki Kemenhan. Nantinya ada skema pengadaan alutsista, dimana kebutuhan tidak hanya dimunculkan tahun per tahun," ujar Bobby.

Mengenai perubahan standarisasi teknologi alutsista, Bobby mengatakan, kendalanya terletak pada tidak ada rumusan baku perihal standarisasinya, sehingga proses produksi persenjataan menjadi berubah-ubah.

Dia mengungkapkan, masalah ini juga menjadi perhatian Menhan dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Rencananya, KKIP, Kemenhan, dan Len Industri akan merumuskan satu standar baku perihal teknologi persenjataan nasional.

KKIP sendiri merupakan komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan di dalam negeri.

"Nanti akan dibuatkan satu standar atau patokan teknologi persenjataan nasional seperti apa, dan tentunya kami sangat berperan sekali untuk membantu KKIP atau kemenhan untuk merakit atau membuat standarisasi dari teknologi ini," tutur Bobby.

Editor: Jeanny Aipassa