Penetapan Nol Emisi Karbon Indonesia pada 2060 Disesuaikan dengan Keragaman SDA
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyatakan penetapan Nol Emisi Karbon atau Net Zero Emission (NZE) di Indonesia pada 2060 akan disesuaikan dengan keragaman sumber daya alam (SDA).
Selain itu, target Nationally Determined Contributions (NDC) NZE Indonesia telah direvisi dari 29 persen menjadi 32 persen pada 2030, dengan menjanjikan penggunaan lahan yang lebih efektif dan meningkatkan kebijakan energi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. NDC adalah dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, saat ini kontribusi sektor energi disebut meningkat dari 314 juta ton CO2 menjadi 358 juta ton CO2 dari total penurunan emisi sebesar 32 persen.
Untuk mencapai target NZE tersebut, lanjutnya, diperlukan transformasi energi dari bahan bakar fosil menjadi energi bersih, dengan mengacu Deklarasi G20 Bali Leaders yang terdiri dari 52 komitmen.
"Dua poin dari komitmen tersebut memberikan dukungan untuk mempercepat dan memastikan transisi energi yang berkelanjutan, adil, terjangkau, dan dengan investasi yang inklusif," kata Rida, dalam keterangan tertulisnya dalam acara Sweden-Indonesia Sustainability Partnership Week 2022 (SISP Week 2022) di Jakarta, dikutip Rabu (7/12/2022).
Dalam G20 Leaders Summit, lanjutnya, Indonesia turut memperoleh dukungan finansial dari lembaga internasional dan negara besar untuk transisi energi. Pertama, dukungan pendanaan untuk mekanisme transisi energi sejumlah 20 miliar dolar AS melalui Just Energy Transition Program Partnership (JETP), untuk membantu Indonesia meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada batu bara.
Kedua, pendanaan dari Asia Zero Emission Community (AZEC) sejumlah 500 juta dolar AS, untuk mengimplementasikan program transisi energi dan memperluas kemitraan publik-swasta dan inisiatif dekarbonisasi.
“Indonesia telah menyusun peta jalan transisi energi untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat dengan mengembangkan 700 Giga Watt (GW) pembangkit energi terbarukan yang berasal dari matahari, angin, air, bio energi, laut, panas bumi, serta nuklir," ungkap Rida.
Pemerintah juga telah menetapkan strategi penghentian secara bertahap Pembangkit Listrik Tenaga Batubara berdasarkan kontrak maksimal 30 tahun. Selain itu, Indonesia berencana membangun Super Grid untuk menggenjot pengembangan energi terbarukan sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan sistem kelistrikan.
Dengan menghubungkan kepulauan Indonesia melalui Super Grid, maka bakal memainkan peran penting dalam membuka peluang industri hijau dengan mencocokkan potensi terbarukan dengan pusat permintaan industri.
Dia memaparkan, pemerintah hendak mendekarbonisasi sektor permintaan melalui beberapa strategi seperti pengurangan penggunaan batubara dengan beralih ke listrik, gas, dan hidrogen serta penerapan peralatan hemat energi di bidang industri.
Kemudian di sektor transportasi yang berupaya mengembangkan biofuel, seperti biodiesel (B40) dan bioethanol, peningkatan pemanfaatan kendaraan listrik dan konversi motor bakar menjadi sepeda motor baterai listrik, dan juga mendiversifikasi sumber bahan bakar dengan hidrogen, dan amonia.
“Terakhir yaitu secara bertahap mengganti LPG dengan gas kota, kompor induksi, dan dimetil eter, serta meningkatkan penggunaan peralatan hemat energi di sektor rumah tangga dan komersial,” kata Rida.
Editor: Jeanny Aipassa