Pengendalian BBM Bersubsidi Diharapkan Tak Ada Motif Politik

JAKARTA, iNews.id - Kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan Pertamina menaikkan harga Bahan Bakar Minyak non subsidi. Dampaknya banyak masyarakat yang biasanya mengkonsumsi BBM non subsidi beralih ke BBM subsidi.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan bahwa pengendalian BBM subsidi ini harus dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina. Jika tidak dilakukan pengendalian, maka anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah akan semakin besar.

Kepala Bapanas Klaim Harga Beras Sudah Turun dan Stabil Sejak Awal November 2025

"Presiden Jokowi sendiri yang meminta agar pengendalian BBM subsidi ini dilakukan. Tujuannya agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Sebab selama ini pengendalian BBM subsidi yang dilakukan belum tepat sasaran," kata Fahmy dalam keterangannya, Sabtu (23/7/2022).

Pertamina memperkirakan penggunaan Pertalite mencapai 28 juta kilo liter (KL). Padahal kuotanya tahun 2022 hanya 23,05 juta KL. Hingga Mei 2022 realisasi Pertalite sudah melebihi kuotanya 23 persen.

Pertamina Bantah Kabar Beli BBM Subsidi Wajib Pakai MyPertamina per 1 Agustus 2022

Adapun untuk Solar subsidi jika tidak dilakukan pembatasan, akan terjadi over kuota sebesar 17,3 juta KL. Padahal kuota subsidi solar yang diberikan sebesar 14,91 juta KL. Sampai dengan year to date Mei 2022, realiasi Solar Subsidi sudah melebihi kuotanya hingga 11 persen

Dia mengatakan, untuk merespons permintaan Presiden Jokowi tersebut, Kementerian ESDM dan Pertamina berinisiatif untuk melakukan pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Sehingga Fahmy tak melihat adanya motif politik penggunaan MyPertamina untuk pengendalian BBM subsidi.

"Tidak benar anjuran pengendalian BBM subsidi menggunakan MyPertamina karena motif politik seperti untuk mendukung Erick Thohir untuk menjadi Presiden. Ini murni inisiatif Kementerian ESDM dan Pertamina untuk merespons kemarahan Presiden Jokowi yang melihat subsidi BBM yang besar sekali. Namun respons Pertamina yang cepat itu tak tepat dan tak efektif," katanya.

Menurut dia, jika Erick Thohir menggunakan isu MyPertamina sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitasnya, justru dinilai Fahmy salah besar dan bukan langkah yang cerdas. Justru penggunaan MyPertamina ini akan menurunkan elektabilitas Erick Thohir.

"Saya yakin Erick Thohir tak menggunakan isu pengendalian BBM subsidi dengan menggunakan MyPertamina. Jika MyPertamina dijadikan sarana untuk mendongkrak elektabilitas tentu itu salah besar. Justru itu akan menjatuhkan Erick Thohir. Jika Pertamina menggunakan MyPertam untuk mendongkrak elektabilitas, seharusnya Erick Thohir marah," kata Fahmy.

Penggunaan MyPertamina untuk menggendalian penggunaan BBM subsidi dinilai Fahmy tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Untuk dapat menggunakan MyPertamina harus memiliki gawai dan menggunakan internet. Padahal tak semua konsumen memiliki gawai dan akses internet yang memadai. Jika dipaksakan Fahmy memperkirakan akan banyak masyarakat yang sejatinya membutuhkan subsidi BBM tak bisa memiliki akses karena keterbatasan gawai dan akses internet.

"Pengendalian BBM subsidi dengan MyPertamina tidak efektif. Justru orang kayalah yang akan mendapatkan akses BBM subsidi. Padahal target Jokowi adalah masyarakat miskin. MyPertamina tidak sesuai untuk tujuan pengendalian BBM subsidi yang tepat sasaran," ujar Fahmy.

Rencana Kementerian ESDM dan Pertamina untuk menggendalikan penggunaan BBM subsidi dengan menggunakan kreteria mobil dibawah 2000cc, dinilai Fahmy tak efektif untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin.

"Sekarang yang harus disubsidi Pemerintah itu mobilnya atau masyarakat miskinnya. Sebab banyak orang kaya yang memiliki mobil baru dengan cc dibawah 2000cc. Sehingga subsidi BBM dengan kreteria mobil dibawah 200cc tidak adil bagi masyrakat miskin. Dan tak tepat sasaran," katanya.

Yang lebih tepat untuk menggendalikan penggunaan BBM subsidi menurut Fahmy adalah dengan membuat Perpres kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi. Kendaraan tersebut hanya sepeda motor, kendaraan angkutan barang dan mobil angkutan umum.

Dengan Kementerian ESDM mengajukan Perpres tersebut dinilai Fahmy efektif dan mudah untuk menggendalikan konsumsi BBM subsidi.

Editor: Jeanny Aipassa