Pengusaha Ungkap Tantangan Ekonomi yang Bakal Dihadapi Indonesia Tahun Depan

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Pertama dari sisi pemerintah dan kedua dari sisi dunia usaha.

"Dari sisi pemerintah, ada 2 hal yang perlu dimitigasi dengan baik. Pertama adalah kondisi ruang fiskal yang terbatas untuk bisa mengagregasi pertumbuhan ekonomi," kata dia dalam keterangannya, Kamis (29/12/2022).

Soal WFA di Akhir Tahun, Apindo: Tidak Semua Pekerjaan Bisa Terapkan

Dia menuturkan, pemerintah sudah tidak bisa menggunakan instrumen Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2020 tentang Sistem Stabilitas Keuangan Menghadapi Pandemi, sehingga pemerintah harus kembali menyusun struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal defisit 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pemerintah harus lebih prudent dalam mengalokasikan belanja dan jeli membuat target penerimaan negara," ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno Optimistis Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Akan Tumbuh

Kedua, pemerintah harus hati-hati mengelola kondisi sosial masyarakat. Pasalnya, pada 2023 mendatang sudah mulai berjalan agenda politik, sehingga dibutuhkan stabilitas sosial maupun politik, yang menjadi prasyarat agar investasi bisa mengalir dengan lancar.

"Target investasi tahun depan sebesar Rp1.400 triliun adalah target yang cukup menantang ketika Indonesia memasuki tahapan politik menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres)," ucap Ajib.

Menko Airlangga Optimistis Ekonomi RI Tahun Depan Tumbuh 5,25 Persen

Sementara tantangan sisi kedua dari dunia usaha dan masyarakat. Menurutnyam ada sekitar empat hal yang perlu dimitigasi dengan baik agar ekonomi bisa berjalan baik pada tahun depan.

Pertama adanya pelemahan daya beli masyarakat," katanya.

Menurutnya, hingga bulan ini, pemerintah masih bisa mengintervensi dan menjaga daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan melalui APBN. Program ini cenderung tidak bisa dilanjutkan oleh pemerintah, sehingga akan membuat kontraksi dalam kemampuan daya beli masyarakat.

"Padahal daya beli inilah yang menjadi kekuatan konsumsi masyarakat, dan yang menjadi penopang signifikan PDB Indonesia," ujar Ajib.

Kedua, potensi inflasi yang naik dibandingkan kondisi tahun ini. Inflasi ini secara substantif mengurangi kesejahteraan masyarakat. Ketiga adalah pengangguran yang jumlahnya akan semakin naik. Keempat, kenaikan suku bunga yang cukup tinggi sebagai akibat kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Indonesia (BI).

"Dari sisi produksi, akan mengatrol cost of fund yang menjadi bagian penting Harga Pokok Penjualan (HPP). Sedangkan dari sisi masyarakat, akan menambah beban untuk kredit konsumsi," tutur dia.

Editor: Jujuk Ernawati